oleh

Pemanfaatan Lahan & Air di Kota Tangerang Belum Pro Rakyat

Kabar6-Konsep Liveable, Investable, Visitable dan E-Citty (Live Citty) yang tengah diusung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, justru dinilai tidak memiliki unsur keberpihakan pada kemandirian masyarakatnya.

Direktur Eksekutif Tangerang Raya Institute (Trains), Yudhistira mengungkpakan, bahwa dalam konsep tersebut, pemerintah setempat terlihat lebih menekankan pada konsep investasi yang sejatinya adalah hanya akan menguntungkan pihak pemilik modal swasta.

“Jadi bukan kepada masyarakat kelas menengah kebawah. Prinsip-prinsip kemandirian seharusnya diwariskan pemerintah bagi masyarakat, bukan malah bergantung pada pemodal dan swasta,” kritiknya.

Apalagi, jelas Yudhis, tugas pokok negara adalah menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuan itu, lanjutnya, dapat terlaksana apabila memang masyarakat telah mandiri secara ekonomi dan sosial.

“Berbicara kemandirian masyarakat perlu didukung juga oleh faktor-faktor pendukung seperti aset sumberdaya lahan dan air baik dalam konteks produksi, akses maupun pasar, sesuai amanah UUD pasal 33 ayat (3),” tegas dia.

Pihaknya pun menyoroti terkait adanya penurunan pada indeks pendapatan perkapita masyarakat Kota Tangerang, sebagaimana yang telah di sampaikan dalam LKPJ beberapa waktu lalu.

Sementara dilain sisi pemerintah mengklaim adanya penurunan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin. **Baca juga: Jasa Parkir di Cargo Bandara Soetta Dikeluhkan.

“Sebenarnya apa yang terjadi di kota kita, jangan sampai adanya politik pencitraan yang berujung pada pembohongan publik bagi masyarakatnya,” urai Yudhis penuh tanya.

Selain itu, tambah Yudhis, Pemkot Tangerang harus berani mendorong PDAM Tirta Benteng untuk memutus kontrak perjanjian kerjasamanya dengan PT. Moya.

Sebab, pihaknya mengkhawatirkan sumber daya air diwilayah ini akan di privatisasi, dimana akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi korban kartel, lantaran harga air dapat diatur sepihak oleh pihak swasta.

“PDAM TB akan hanya menjadi ‘kacung-kacung teknis’ saja. Untuk itu kami berharap kedepan pemerintah harus lebih pro pada kepentingan rakyat terkait pemanfaatan sumber daya lahan dan air sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai alat produksi untuk kemandirian bukan lantas di jual-beli seperti komoditas,” pungkasnya.(ges)

Berita Terbaru