oleh

Pegawai Pemerintah di Pakistan yang Enggan Divaksin COVID-19 Tidak Bakal Digaji

Kabar6-Usaha Pakistan untuk mengendalikan virus Corona melahirkan kebijakan baru yaitu pejabat setempat mengumumkan bahwa provinsinya tidak akan menggaji pegawai pemerintah yang enggan divaksin COVID-19.

Pengumuman itu, melansir Yahoo, disampaikan Kepala Menteri Provinsi Sindh bernama Murad Ali Shah, setelah pertemuan dengan pejabat kesehatan di wilayah Sindh terkait munculnya kasus pertama virus varian delta di provinsi tersebut. Provinsi Sindh sendiri mencakup Kota Karachi yang memiliki 14,91 juta penduduk.

“Setiap pegawai pemerintah yang tidak divaksinasi harus dihentikan gajinya mulai Juli,” cuit Shah di Twitter. Dikatakan, kementerian keuangan telah diberitahu tentang perintah tersebut.

Pakistan yang berpenduduk 216,6 juta jiwa, sejauh ini dinilai lamban dengan peluncuran vaksinasi, dan baru memberikan 4.956.853 dosis vaksin COVID-19 kepada warganya. Hal ini karena informasi yang salah menciptakan keragu-raguan di Pakistan.

Selain kekhawatiran, ada penundaan karena kurangnya ponsel dan keterampilan melek huruf yang buruk di beberapa bagian negara, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk mendaftar agar mendapatkan suntikan. ** Baca juga: Meski Jatuh dari Lantai 23 Apartemen, Pemuda Rusia Ini Masih Hidup

Liaqat Sahi, sekretaris jenderal serikat pekerja di Bank Sentral Negara Pakistan, mengutuk langkah politisi tersebut dan menyebutnya sebagai ‘perintah yang aneh’, mengutip bagaimana karyawan ‘sangat sukarela dan bersedia untuk divaksinasi’.

Ketimbang menghukum orang yang belum divaksinasi atau menolak untuk melakukannya, Sahi mengklaim bahwa pemerintah harus fokus untuk menciptakan lebih banyak pusat vaksinasi, termasuk di daerah pedesaan untuk memudahkan orang mendapatkan vaksinasi.

Program vaksinasi Pakistan sendiri menggunakan vaksin yang sebagian besar diimpor dari Tiongkok, saat ini terbuka untuk semua orang dewasa di atas usia 18 tahun. Sejak awal pandemi, Pakistan telah mencatat 924.667 kasus virus yang dikonfirmasi, termasuk 20.930 kematian. (ilj/bbs)

Berita Terbaru