Kabar6-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tangerang, mencatat sejak pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) hingga pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, telah menerima sebanyak 39 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Puluhan kasus pelanggaran pemilu tersebut dilakukan oleh hampir seluruh partai politik yang ikut dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu.
“Laporan masuk sudah 39 kasus dari awal pelaksanaan pemilu hingga sekarang,” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang, Nurkhayat Santosa, kepada Kabar6.com, usai rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tangerang di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Senin (21/4/2014).
Menurutnya, sejumlah pelanggaran pemilu yang dilaporkan itu diantaranya, adanya keterlibatan Kepala Desa (Kades), keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Caleg yang memanfaatkan kegiatan dimana anggarannya bersumber dari APBD.
“Hampir merata dari semua partai ada pelanggarannya. Dan, tidak menutup kemungkinan pasca pleno juga akan ada laporan yang masuk,” katanya.
Panwaslu Kabupaten Tangerang, kata dia, saat ini sudah menindaklanjuti puluhan laporan pelanggaran pemilu yang terimanya sesuai dengan kewenangannya.
Bahkan, beberapa kasus yang dilaporkan itu sampai pada tahap rekomendasi ke KPUD setempat.
“Penggelembungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tigaraksa, Cikupa, Curug, Pasar Kemis, Teluk Naga dan Kosambi, telah kami rekomendasikan ke KPUD Kabupaten Tangerang,” tegasnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya mengaku tidak dapat melanjutkan kasus money politik yang melibatkan salah satu Caleg Demokrat Daerah Pemilihan V (Lima) bernama Nonce Tendean. Pasalnya, kasus itu dinilai dirinya belum masuk unsur pidana pemilu. **Baca juga: Ford Fiesta Nyemplung ke Selokan Summarecon.
“Kasus money politik kami tidak dapat kami lanjutkan ke tingkat Penyidik Kepolisian, karena saksinya kurang,” ujarnya.(agm/bad/din)
