Kabar6-Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, hingga kini belum menentukan sikap untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) air curah PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR).
Hal ini lantaran surat rekomendasi dari orang nomor satu di parlemen daerah itu belum sampai ke meja komisi III. ** Baca juga: DPRD Segera Bentuk Pansus Air Curah PDAM TKR
“Kami belum terima surat rekomendasi dari pimpinan. Kalau suratnya sudah ada, kami akan langsung gelar rapat komisi,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya, kepada kabar6.com, Jumat (20/3/2015).
Menurutnya, usai rapat komisi, pihaknya akan segera memanggil para pihak yang terkait dengan persoalan itu untuk didengar pendapatnya.
Sejumlah pihak yang dimaksud di antaranya, PDAM TKR, PT TMD, selaku pengelola kawasan di Lippo Karawaci dan lainnya.
“Sebelum hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PDAM TKR dan PT TMD, kami akan gelar rapat komisi dulu,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pembentukan Pansus itu dinilai tak mudah untuk dilakukan. Sebab, pembentukannya harus melewati sejumlah proses, serta mbutuhkan waktu cukup panjang.
“Kalau bentuk Pansus itu butuh proses dan waktu yang lama. Sekarang, kami fokus RDP dulu. Kemudian, hasil RDP ini diserahkan kembali ke pimpinan dewan,” ujar Aditya, didampingi Tasripin, salah satu anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang.
Senada dibeberkan Tasripin, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, dirinya bersama 13 anggota dewan lainnya yang ada di Komisi III, akan meminta keterangan PDAM TKR dan PT TMD, seputar isi perjanjian kerjasama yang telah dibuatnya.
Hasil RDP, akan dikaji lagi apakah ada atau tidaknya indikasi kebocoran Pendataan Asli Daerah (PAD), sesuai tudingan para aktivis LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang (AMPT). ** Baca juga: 82 Peserta Ikuti Seleksi Pertukaran Pemuda Kota Tangerang
“Kesimpulannya, pembentukan Pansus itu akan dibahas setelah RDP. Jadi, saat ini kami belum bisa bicara soal Pansus,” tandasnya.(ges/din)
