oleh

Pandemi Berjalan Satu Setengah Tahun, Pengamat: Berawal Dari Jumawa Pemerintah

Kabar6-Hampir 1 setengah tahun Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah sebut hal itu karena pemerintah pada awalnya terlalu jumawa.

Menurut Tantan, pemerintah pada awal terjadi Covid-19 di Maret 2020 lalu masih terlalu optimis jika Pandemi bisa ditangani sebentar, sehingga yang terjadi adalah berjalan saja.

“Di kita itu saya juga pernah diomongin sama mereka, bahwa terlalu jumawa dan optimis, bahwa ini bisa ditangani sebentar, maka udahlah berjalan aja, padahal rernyata lama, coba kan kalau orang lain (Negara lain, red) prepearingnya (persiapan, red) udah lama,” ujarnya kepada wartawan, ditulis Kamis (12/8/2021).

Tantan mengaku, dirinya sudah pernah mengobrol dengan beberapa tokoh yang menyebutkan, beberapa negara di Eropa sudah memprediksi bahwa wabah besar Covid-19 akan terjadi. Maka dari itu, lanjutnua, mereka sudah siap-siap, sehingga pas wabah itu datang sudah siap karantina, lockdown total, dan lain-lain.

“Jika dikalkulasikan sebenarnya kalau di karantina total memakai Undang-undang (karantina, red) itu maka biayanya lebih murah. Tapi lagi-lagi, karena sekarang begini karena udah terjadi, apakah kita masih bisa menggunakan undang-undang karantina? Sekarang sudah terlambat, kalau sekarang itu diberlakukan mau dikarantina se-Indonesia? Itumah bukan karantina, itumah menutup diri,” tegasnya.

Jika balik ke Maret 2020, Tantan menjelaskan, anggaran awal untuk Covid-19 adalah sekitar 7 hingga 8 Triliun. Padahal di bulan itu, Tantan menerangkan, jikalau karantina kesehatan paling habis sekitar Rp400 triliun.

“Padahal dulu aja bulan itu itung-itungan kalau karantina kesehatan paling abis 400 Triliun, jadi orang disuruh diem disubsidi full, tapi kan sekarang udah abis berapa gitu, ditambah lagi ditambah lagi, tapi gak jelas. Ini entah sampai kapan dan gimana, jadi kesannya buang-buang uang, akhirnya yang terjadi banyak yang main,” paparnya.

Untuk saat ini, Tantan menyarankan, karena sudah terlalu mendalam dan terlalu lama, lebih baik pemerintah buat kebijakan untuk terapkan protokol kesehatan ketat saja, tidak perlu lagi adanya pembatasan masyarakat (PPKM).

Karena saat ini, Tantan mengatakan, pembatasan mobilitas masyarakat sudah tidak efektif, terutama secara ekonomi.

**Baca juga: Dikbud Tangsel Berikan Penghargaan Kepada Juara KOSN dan FLS2N

Menurutnya, saat ini orang lebih baik punya harapan dapat kerja, penghasilan dan pendapatan ada perbulannya. Daripada mengambil resiko mengurung diri, itu juga tak ada jaminan tak terpapar, ditambah tak punya harapan dan penghasilan tidak jelas.

“Subsidi saya belum tentu dapet karena gak jelas juga, kecuali pemerintah kontrak subsidi, misalnya selama 2 tahun, nah mugkin orang lebih punya harapan, nah kan ini gak jelas juga. Jadi lebih baik pemerintah maijnya di prokes ketat, prokes ketat aja,” tutupnya.(eka)

Berita Terbaru