Kabar6-Pihak SMA 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak tudingan orang tua terkait kebijakan pemberlakuan uang pangkal atau uang bangunan sebesar Rp. 5 juta pada tiap siswa baru disekolah tersebut.

Sebaliknya, pihak sekolah lebih setuju bila pungutan uang dimaksud merupakan sumbangan dari siswa, yang sudah disepakati dalam rapat bersama orang tua siswa.

“Oh tidak, bukan uang pangkal apalagi uang bangunan. Tidak benar itu,” ujar Humas SMAN 2 Kota Tangsel, Jamilah, Senin (22/7/2013).

Selain sudah melalui mekanisme rapat bersama orangtua siswa, Jamilah juga mengaku bahwa besaran uang sumbangan dimaksud tidak dipatok sebesar Rp. 5 juta. Melainkan bervariasi.

JAmilah juga mengklaim, bahwa sumbangan orangtua siswa itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2007, PP 44 Tahun 2012 Pembiayaan Sekolah, serta Permendignas No.44 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Sekolah.

Sebab, lanjut Jamilah, bila tidak ada iuran tersebut, segala fasilitas sekolah yang sebelumnya berstandar internasional, bisa jadi akan terbengkalai.

“Memang ada bantuan sebesar Rp 87 ribu. Tapi itu cukup untuk apa,” pungkasnya.
Jamilah mengatakan, banyak kegiatan dan fasilitas sekolah yang harus tetap dicukupi. Dan, tentunya hal itu sangat berkaitan dengan kegiatan anak didik.

Sayangnya, saat diminta untuk merinci item kebutuhan dari uang sebesar Rp. 5 juta yang dipungut, Jamilah dengan tegas menolak. Jamilah justru menantang wartawan untuk mengklarifikasikan langsung hal itu ke Dinas Pendidikan setempat.

“Langsung saja klarifikasi ke Dindik Kota Tangsel. Mereka sudah tahu semua kok,” tuturnya.

Seperti diketahui, sejumlah orangtua siswa yang mendaftarkan anaknya ke SMA 2 Tangsel mengaku resah dengan besaran uang pangkal yang ditetapkan pihak sekolah sebesar Rp. 5 juta persiswa. 

“Ini bukan soal besarannya. Tapi peruntukannya yang tidak jelas. Sampai saat ini, kami masih belum jelas, untuk apa uang pangkal tersebut. Untuk siswa, sekolah atau guru,” ujar Ria, salah satu orangtua siswa yang mengaku penasaran.(turnya)

Kabar6-Orangtua yang mendaftarkan anaknya sebagai siswa di SMAN 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resah. Pasalnya, pihak sekolah diduga mengeluarkan kebiajkan uang pangkal (uang bangunan) sebesar Rp. 5 juta terhadap siswa baru.

Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta oleh pihak sekolah. Karena, tiap siswa bisa membayar uang pangkal dimaksud dengan cara mencicil selama 6 bulan.

Ya, adanya kebijakan uang pangkal itu diungkap oleh sejumlah orangtua murid kelas 10 di SMAN 2 Tangsel. Umumnya, para orangtua merasa keberatan atas kebijakan uang pangkal sebesar Rp. 5 juta tersebut.

“Bukan cuma uang pangkal, pihak sekolah juga mewajibkan para siswa untuk membayar uang buku, seragam dan lain-lainnya dengan nominal mencapai Rp 1,130.000,” ujar Ria (40), salah satu orangtua yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 Kota Tangsel, Senin (22/7/2013).

Meski demikian, Ria mengakui bahwa penetapan besaran uang pangkal diambil dalam rapat yang digelar bersama orangtua siswa. Tapi hal yang membuat Ria risih adalah, peruntukan uang tersebut yang tidak jelas.

“Ini bukan soal besarannya. Tapi peruntukannya yang tidak jelas. Sampai saat ini, kami masih belum jelas, untuk apa uang pangkal tersebut. Untuk siswa, sekolah atau guru,” ujar Ria penasaran.

Hal senada diungkap siswa asal SMP 4 Tangsel yang juga mendaftar ke SMAN2 Tangsel. Selain uang pangkal dan uang buku, masih ada juga uang bulanan yang harus dibayar Rp. 500 ribu.

“Yang saya tau dari orangtua saya, total pembayaran mencapai Rp 6.130.000 dan uang bulanan sebesar Rp 500 ribu perbulan,” ujar siswa yang enggan disebutkan namanya itu lagi.(turnya)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla) Kota Cilegon, menggelar isnpeksi mendadak kepasar-pasar tradisonal diwilayahnya, Senin (22/7/2013).

Dalam inspeksi mendadak tersebut, petugas juga sempat melakukan uji sampel terhadap sejumlah jenis barang komoditi pangan yang dijual pedagang di Pasar Keranggot.

“Inspeksi ini sebagai bentuk antisipasi kita terhadap kualitas bahan pangan yang beredar menjelang datangnya Lebaran Idul Fitri. Jangan sampai bahan makanan yang dijual ke konsumen tidak layak atau mengandung zat berbahaya,” ujar Kabid Pertanian Disperla Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Dra.Yulfa.

Dari hasil sidak yang digelar hari ini, Dra.Yulfa menyimpulkan bahwa ketersedian bahan pangan asal ternak cukup banyak dan dipastikan tidak akan kekurangan.

“Namun demikian, tentunya kita semua harus waspada terhadap peredaran daging glonggongan dan yang berformalin,” katanya.

Sementara itu, Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Disperla, Drh.Dina Safitri  mengatakan, masyarakat harus jeli memperhatikan bentuk dan tekstur daging bila ingin mendapatkan yang bagus dan layak dikonsumsi.

“Misalnya, dari segi warna tekstur daging merah terang, tidak pucat ataupun kotor, secara fisik daging elastis, sedikit kaku dan tidak lembek, jika dipegang tidak lengket dan Tidak berlendir,” katanya.(rani)

Kabar6-Minimarket Seven Eleven (Sevel) yang baru beroperasi dua minggu di Perempatan Gaplek, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rencananya, besok bangunan Sevel akan disegel karena dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Tangsel Nomor 14 Tahun 2011 tentang IMB.

“Bangunan itu tidak memiliki IMB sehingga BP2T mengeluarkan Surat Pemberhentian Pelaksanaan Pembangunan Bangunan (SP4B) dan melakukan penyetopan sejak hari ini,” kata Kepala Bidang Pengawasan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Haris J Prawira, Senin (22/7/2013).

Haris menegaskan, bangunan Sevel tidak memiliki IMB dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sehingga BP2T memberikan surat penyetopan pekerjaan hingga pihak minimarket mengurus izin.

“Pihak Sevel sudah kami panggil dan dibuatkan BAP-nya untuk tidak membangun dan segera mengurus izinnya,” ujar Haris.

Selanjutnya, kata Haris, masalah minimarket tersebut merupakan tugas Satpol PP untuk melakukan penyetopan dan penyegelan.

Sementara itu, Kasat Pol PP Sukanta mengatakan, pihaknya akan menutup minimarket Sevel dikarenakan tidak memiliki izin.

“Besok, Selasa (23/7/2013), kami akan menyegel minimarket tersebut, karena sebelumnya pihak Satpol PP sudah memberikan surat teguran namun masih membandel membuka,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Senin (22/7/2013) malam, belum terlihat adanya papan segel di minimarket Sevel yang terletak di Perempatan Gaplek. Bahkan, minimarket bermasalah ini masih beroperasional.(turnya)

Kabar6-Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tegas dan patuh terhadap aturan dan Undang-undang yang berlaku.

Hal itu disampaikan Ibnu Jandi saat mendatangi kantor KPU Kota Tangerang Jalan Nyimas Melati No 62 Kota Tangerang, Senin (22/7/2013).

“KPU harus tegas menerapkan aturan. Jangan diskriminatif terhadap para kandidat bakal calon yang sedang berlaga,” ujar Jandi saat melakukan dialog dengan Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain.

Jandi mengklaim, bahwa dalam tahapan pendaftaran hingga proses pemeriksaan kesehatan para bakal calon, ada aturan kpu yang belum di jalankan sebagaimana aturan Undang-undang.

“Pasal yang saya maksud adalah pasal 61, 62, 63, dan 66. Sedangkan dalam proses pemeriksaan keaehatan, saya juga melihat ada penganakemasan terhadap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arif Wismansyah-Sahrudin,” kata Jandi.

Jandi yang penasaran juga sempat mempertanyakan dasar KPU dalam mengambil keputusan terkait penundaan pemeriksaan kesehatan Sachrudin. Dimana surat permohonan berasal dari Timses, meski keberadaan mereka Arief-Sachrudin di Pilkada belum disahkan secara hukum.

“Saya juga melihat rujukan KPU Pusat yang menolak Plt Ketum Demokrat menandatangani pencalegan. Namun mengapa pula pihak KPU Kota Tangetang berani menerima pendaftaran kedua paratai,” ujar Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Tangerang itu lagi.

Sementata, Syafril Elain mengatakan, bahwa seluruh permintaan Ibnu Jandi sedianya sudah diakomodir KPU.

“KPU sudah meminta kelarifikasi kepada DPP Partai Demokrat dan DPC Partai Demokrat Kota Tangetang. KPU juga sudah meminta fatwa KPU Banten dan Pusat terkait persoalan ini. Dan, pihak-pihak terkait sudah mengamini langkah yang diambil KPU Kota Tangerang,” kata Syafril lagi.(rani)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bekerjasama dengan perusahaan swasta asal Australia akan membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Serang Barat.

“Dalam pembangunan TPST tersebut, kami akan bekerjasama dengan pihak swasta dari Australia,” kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman di Serang, Minggu (21/7/2013).

Ia mengemukakan, dalam pembangunan TPST di wilayah Serang Barat yang mengambil lokasi di Desa Kaduronyok, Kecamatan Anyer, Pemkab Serang tidak akan mengeluarkan anggaran banyak.

Pemkab hanya menyediakan lahan dan kendaraan, dan lahan yang disediakan mencapai sekitar 6.000 meter.

“Untuk lahan 6.000 meter yang sudah tersedia itu kemungkinan akan ada penambahan lagi,” kata Taufik.

Jika TPST wilayah Serang Barat sudah terealisasi, kata Taufik, kemungkinan akan dilanjutkan membangun TPST untuk wilayah Serang Timur.

Sebelumnya Pemkab Serang berencana membangun TPST serupa di Bojong Menteng, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, namun belum terealisasi sekalipun agendanya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Untuk TPST Bojong Menteng masih dalam proses,” ujar Taufik.(bbs/jus)

Kabar6-Akibat cuaca tak bersahabat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, kemarin memberlakukan siaga banjir dan longsor menyusul curah hujan yang meningkat selama tiga hari terakhir.

“Kami mewaspadai bencana banjir dan longsor,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Muklis di Rangkasbitung, Minggu (21/7/2013).

Muklis seperti dikutip Antara mengemukakan, belakangan ini curah hujan berlangsung antara 2,5 jam sampai enam jam. Selain itu tiupan angin juga cukup kencang, membuat sejumlah pohon di Rangkasbitung roboh.

“Kami berharap masyarakat selalu siaga saat hujan turun agar tidak menjadi korban banjir dan longsor,” ucap Muklis yang telah mengedarkan surat peringatan imbauan bahaya bencana alam kepada aparat camat, desa, dan masyarakat.(bbs/yps)

Kabar6-Lalu lintas angkutan mudik Lebaran di Pelabuhan Merak (Banten)-Pelabuhan Bakauheni (Lampung) diperkirakan akan mengalami hambatan karena ancaman cuaca yang kurang bersahabat.

“Kalau cuaca buruk terjadi ketika puncak arus mudik berlangsung, tentu akan menjadi persoalan karena kapal mengalami sulit sandar serta tidak bisa menyeberang,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Opar Sohari di Serang, Senin (22/7/2013).

Prediksi mengenai kelancaran lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak dikemukakan Opar Sohari dalam rapat koordinasi persiapan Lebaran tahun 2013.

Persoalan ancaman cuaca buruk di Pelabuhan Penyeberangan Merak, katanya, menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan.

Opar berharap, kondisi cuaca nanti tidak menganggu penyeberangan sehingga masyarakat yang akan melakukan penyeberangan tidak terhambat, terlebih jumlah pemudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni terus meningkat secara signifikan.

Hal senada diungkapkan juru bicara PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Mario Sardadi. Ia mengakui, kondisi cuaca buruk menjadi permasalahan bagi kapal untuk bersandar.

“Informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi dan Geofisika, sampai Agustus cuaca kering basah, angin bertiup cukup kencang. Ini akan mengakibatkan kapal-kapal kesulitan bersandar dan akan menimbulkan penumpukan penumpang,” kata Mario.

Disebutkan, kondisi cuaca buruk dan kesiapan kapal yang akan beroperasi pada musim Lebaran tahun 2013 telah dibahas ASDP bersama sejumlah pihak dan instansi berwenang seperti Gapasdap, TNI AL, dan KPLP Banten.(bbs/yps)

Kabar6-Pelayanan tiket bagi penumpang maupun kendaraan mudik Lebaran di Pelabuhan Merak (Banten) untuk tujuan Pelabuhan Bakauheni (Lampung) masih dilakukan secara manual.

Pasalnya, sebagian mesin tiket elektronik (e-Ticket) mengalami kerusakan.

“Mesin tiket elektronik yang rusak itu pada musim mudik nanti dipastikan sudah selesai diperbaiki. Saya yakin dapat berfungsi agar para pemudik bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan ketika hendak menyeberang melalui Pelabuhan Merak,” kata Nana Sutisna, Manager Usaha PT Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Senin (22/7/2013).

Disebutkan, dari 11 mesin tiket elektronik yang disediakan ASDP, lima di antaranya tidak dapat berfungsi karena mengalami kerusakan. “Kami akan segera memperbaikinya agar tidak terjadi antrean panjang saat puncak arus mudik nanti,” ujarnya.

Mario Sardadi Utomo, Juru bicara ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, mengatakan, mesin tiket elektronik itu tidak mengalami kerusakan parah dan pasti dapat segera diperbaiki.

“Kerusakan hanya pada jaringannya. Tiket elektronik itu kan otomatis mungkin ada jaringan yang kurang terkoneksi,” ucapnya.(bbs/jus)