Kabar6-Ratusan calon jamaah haji asal Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kiranya tidak perlu lagi merogoh kocek transportasi untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta dari Pondok Gede, Jakarta.

Alasannya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan sarana transportasi yang memadai secara gratis.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangsel, Agus Salim di Serpong, Rabu (20/8/2013). “Layanan transportasi gratis ini sudah dialokasikan melalui APBD 2013,” terang Agus.

Menurut Agus, selama ini layanan transportasi masing-masing calon jamaah haji yang menuju bandara dari embarkasi dikenakan biaya.

Tapi pada musim haji 2013 ini pemerintah daerah telah siap memberikan bantuan layanan transportasi gratis.

Bantuan biaya transportasi domestik para calhaj tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelayanan ibadah haji di daerah ini.

“Kalau anggaran untuk biaya transportasi yang ditanggung Pemkot saya lupa,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, sejumlah instansi terkait dengan keberangkatan calhaj ke Tanah Suci sudah disiapkan, seperti asrama haji, bea cukai, keimigrasian dan kelengkapan lainnya.

Untuk Calhaj asal Kota dengan tujuh kecamatan ini Tangsel sebanyak 948 yang dibagi dengan dua kloter.

“Untuk Tangsel mendapatkan kloter 4 nasional sebanyak 450 yang diberangkatkan pada 11 September. Kloter pertama untuk provinsi Banten. Sedangkan, kloter berikutnya diberangkatkan pada 1 oktober,” ujarnya.  

Menurutnya untuk satu kloter bakal didampingi lima pendamping. Yakni, satu dokter umum, dua tenaga medis/perawat, ketua kloter dan ketua rombongan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

“60 persen calon haji didominasi berusia 60 tahun keatas. Memang usia ini diprioritaskan,” terangnya.(yud)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana membangun sebanyak 4.000 fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK).

Diakui, anggaran untuk membangun MCK sudah siap di depan mata. “Pemkab Tangerang memang memerlukan anggaran yang cukup untuk membangun sesuai RPJMD Kabupaten Tangerang,” kata Iskandar Mirsyad, Rabu (21/8/2013).

Disebutkan, pembangunan dimaksud di antaranya berkenaan dengan sektor pendidikan yaitu menambah ruang kelas baru sebanyak 3.001 ruang untuk Sekolah Dasar dan 600 ruang kelas untuk SMP.

Namun yang juga tak kalah penting membangun 4.000 fasilitas MCK sejumlah SD.

“Banyak sekolah hanya memiliki satu MCK, sementara siswa yang menggunakannya bisa mencapai ratusan. Tentu ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk menambah MCK,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas MCK SD, kata Iskandar, sangat penting guna menunjang jalannya proses pendidikan. Sebab, MCK merupakan salah satu bagian penting mensukseskan pendidikan.

Ia menjelaskan, sektor pertanian juga menjadi salah satu skala prioritas dalam RPJMD 2013-2018. Untuk itu Pemkab Tangerang akan mengiventarisir lahan pertanian dan peternakan sebagai lahan abadi.

“Lahan abadi tersebut hanya digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan, tidak boleh dialih-fungsikan sebagai daerah perumahan atau industri. Ini sesuai target Pak Bupati untuk mempertahankan lahan pertanian 35 persen,” ucapnya.

Menurutnya, bila ada pengembang atau investor yang akan mengembangkan usahanya baik di bidang industri, perumahan atau jasa, silakan membangun di zona yang sudah ditentukan.

“Kalau ada investor yang akan menanamkan modalnya silakan membangun di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona industri atau perumahan, kalau di lahan abadi pertanian dan peternakan tidak bisa selain untuk pertanian dan peternakan,” jelasnya.

Disebutkan, prioritas pembangunan utama lain yang sudah dibahas dalam grand desain yaitu pembangunan reklamasi pantai untuk membangun 7 pulau di wilayah utara Tangerang. Pembanguan 7 pulau ini untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta, pariwisata, dan jasa lainnya.

“Pembangunan 7 pulau dengan reklamasi pantai sistem folder dan zona ekonomi baru tersebut berfungsi sebagai pusat bisnis warga untuk mengurangi dampak abrasi, erosi, dan limbah sepanjang pantai utara,” terangnya.

Pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, sebut Iskandar, juga menjadi skala prioritas. Pembangunan jalan tol sudah direncanakan sejak Bupati sebelumnya, kini pembangunannya akan dilanjutkan kembali.

“Jalan Tol Serpong-Balaraja akan menghubungkan wilayah selatan Tangerang menuju wilayah barat Tangerang. Pembangunan jalan Tol Serpong Balaraja sudah lama dicanangkan namun sampai saat ini pembangunan fisiknya belum terealisasikan, baru studi kelayakan,” ucap Iskandar Mirsad.

Diharapkan, pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja dapat meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk itu perlu diupayakan untuk mempercepat pembangunannya.

“Untuk itu kepada SKPD yang terkait untuk segera melaksanakan grand desain yang sudah dibahas bersama selama tiga hari pada bulan lalu di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor,” ujar Iskandar Mirsad.(hms/yps)

Kabar6-Kemajuan alat komunikasi dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi antara anak dan orangtua, guru atau dengan teman sebayanya.

Akibatnya, anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang peka, karena mereka lebih asyik dengan alat komunikasi ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

“Lihat saja, kadang anak sibuk sendiri dengan handphonenya. Jangan sampai orangtua mengalami kesulitan. Nyuruh anak juga susah, habisnya anak sibuk terus sama hp,” kata Walikota Tangerang H. Wahidin Halim (WH) saat halal bi halal dengan PGRI Kecamatan Cibodas, Jatiwung, dan Periuk di Masjid Ar Royan, Perum I Kota Tangerang, Rabu (21/8/2013).

Ia mengingatkan, kebiasaan anak sibuk dengan alat komunikasinya menimbulkan kesenjangan komunikasi sehingga melupakan komunikasi yang nyata yang seharusnya mereka lakukan.

Untuk itu para guru diminta untuk lebih memperhatikan murid di sekolahnya terkait dampak pemanfaatan alat komunikasi, karena guru juga berkewajiban mendidik anak-anak agar memiliki akhlak yang baik.

“Guru dapat menjelaskan tentang manfaat sebuah teknologi sehingga tidak terjadi kesenjangan komunikasi antara anak dan orangtua dan anak dengan guru,” ujar Wahidin yang mengakui, kehadiran teknologi informasi (TI) selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan sisi negatif.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga memberikan apresiasi terhadap pengabdian para guru yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah terus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak sekolah.

“Peran guru telah memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan pendidikan di Kota Tangerang,” kata Wahidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang H. Tabrani mengatakan, halal bi halal guru dengan Walikota Tangerang merupakan agenda rutin yang dilakukan seusai Hari Raya Idul Fitri.

“Halal bi halal ini juga merupakan momen yang tepat bagi para guru untuk mendapatkan motivasi dari Walikota untuk terus meningkatkan profesionalismenya,” ujarnya.(hms/jus)

Kabar6-Kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat uji kendaraan statis dan dinamis (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2010 bakal memasuki babak baru.

Ada sejumlah nama birokrat yang disebut-sebut diduga telah menerima aliran dana haram tersebut.

“Klien saya menyebut beberapa nama dan mereka ikut bertanggungjawab,” ujar Saepul Hidayat, Kuasa Hukum Nurdin Marzuki, kepada wartawan, Rabu (20/88/2013).

Birokrat tersebut, terang Syaiful, berasal dari kalangan eksekutif dan legislatif. Seperti EW yang saat itu memiliki kewenangan dan bertugas sebagai ejabat penanggungjawab pengguna anggaran.

Menurut Syaiful,  selain itu dalam proses pengadaan juga turut melibatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka mengetahui spesifikasi dan kualitas alat uji yang ada. Padahal kualitas barang rekondisi tapi mirip dengan yang baru.

“Klien saya ini terlalu polos, saking polosnya jadi ditekan dan dibohongin orang,” ketus Syaiful.

Menurut Syaiful, oknum di kalangan legislatif disinyalir juga turut memperoleh ‘bancakan’. Oknum tersebut ketika itu berasal dari Komisi IV  Bidang Pembangunan DPRD Kota Tangsel.

“Ya tahu sendirilah kalau mau paketnya digolkan harus gimana. Kan oknum itu juga yang mengesahkan DPA (Daftar Penggunaan Anggaran), klien saya akan beberkan semua nanti,” tambah Syaiful.(yud)

Kabar6-Pemutusan kontrak kerjasama dalam program layanan kesehatan gratis yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terhadap 5 rumah sakit diwilayahnya, langsung direspon oleh pihak RS Sari Asih Group.

Pihak Sari Asih Group mengklaim tidak merasa dirugikan dengan pemutusan hubungan kerjasama tersebut. Meski, 4 dari 5 RS yang kontraknya diputus meupakan bagian dari RS Sai Asih Group.

Direktur RS Sari Asih Karawaci, dr. Mahruzzaman Naim Spa mengatakan, bahwa sasaran program layanan kesehatan gratis tersebut adalah masyarakat miskin dan hampir miskin, selain masyarakiat umum yang menggunakan fasilitas rumah sakit rawat inap kelas III.

“Kami (RS SariAsih Group) tidak merasa dirugikan dengan pemutusan hubungan kerjasama tersebut. Dan, perlu diingat bahwa program layanan kesehatan gratis tersebut adalah untuk masyarakat miskin dan hampir miskin,” ujarnya, Rabu (21/8/2013).

Lebih lanjut dr. Mahruzzaman mengatakan, bahwa hutang Pemkot Tangerang kepada 4 RS Sari Asih yang sebelumnya melayani kesehatan gratis tersebut mencapai hingga Rp 19 miliar.

Diantaranya, RS Sari Asih Ar-Rahma sebesar Rp 12 miliar, RS Sari Asih Ciledug Rp.3,9 miliar, RS Sari Asih Karawaci Rp. 3,2 milliar dan RS Sari Asih Sangiang sebesar Rp. 950 juta.

Diketahui, Pemkot Tangerang memutus kontrak 5 rumah sakit yang menjadi mitra program pelayanan kesehatan gratis diwilayahnya.

Pemutusan kontrak kerjasama itu bersifat sementara (kecuali pasien cuci darah), mengingat besarnya hutang Pemkot Tangerang atas tagihan dari 5 rumah sakit tersebut yang sudah mencapai Rp 40 milliar.

“Merujuk data sebulan lalu, hutang Pemkot Tangerang kepada 5 rumah sakit tersebut sudah mencapai 40 Milyar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Lily Indrawati, Rabu (21/8/2013).

Terkait tunggakan Pemkot Tangerang sebesar Rp. 40 milliar terhadap 5 rumah sakit tersebut, dipastikan akan tetap dibayar. “Ke lima rumah sakit itu tidak perlu khawatir, karena tunggakan pasti akan dibayar,” ujar Lili Indrawati lagi.

Dengan diputusnya kontrak kerjasama terhadap 5 rumah sakit tersebut, kini masyarakat Kota Tangerang bisa memanfaatkan layanan pengobatan gratis di 28 rumah sakit lain yang masih menjalin kerjasama dengan Pemkot Tangerang.(evan)

Kabar6-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tigaraksa, Maju Ambarita menyatakan, hingga saat ini belum menerima surat penangguhan penahanan Nurdin Marzuki, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dihubkominfo) Kota Tangerang Selatan yang ditahan pada Senin (19/8/2013) lalu.

“Surat itu belum kami terima dan sampai di meja saya,” ungkap Kajari Maju, kepada Kabar6.com melalui telepon selulernya, Rabu (21/8/2013).

Menurut Maju, penangguhan penahanan tersangka korupsi proyek pengadaan alat uji KIR senilai Rp.3,4 miliar pada 2010 tersebut akan dipertimbangkan. Pasalnya, kebijakan itu harus merujuk pada hasil analisa dan nota dinas penyidik yang menangani masalah.

“Semua tergantung penyidik. Saya hanya menunggu pertimbangan dari penyidik, karena mereka (tersangka-red) adalah tahanan penyidik,” katanya.

Ditanya soal ada tidaknya upaya kejaksaan untuk memeriksa sejumlah orang selain Nurdin dan Antonius Hutauruk, pelaksana proyek dari PT Mayindo, Kajari mengaku akan terus melakukan pengembangan dan mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, lagi-lagi dirinya menyampaikan tak akan berandai-andai dahulu sebelum terungkapnya fakta di persidangan kelak.

“Pengembangan tetap akan terus dilakukan. Tapi, saya gak mau berandai-andai dulu sebelum adanya fakta yang muncul di persidangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Saepul Hidayat selaku kuasa hukum Nurdin Marzuki mengatakan akan segera mengajukan penangguhan penahanan atas diri kliennya.

Namun demikian, Saepul Hidayat juga mengaku harus berkordinasi dulu dengan pihak keluarga kliennya sebelum mengambil langkah kearah sana.(din)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memutus sementara kerjasama dengan 5 rumah sakit yang melayani program kesehatan gratis bagi warga diwilayah tersebut.

Pasalnya, ke 5 rumah sakit dimaksud dianggap terlalu besar menyedot anggaran yang telah disiapkan untuk program kesehatan gratis, hingga dikhawatirkan menganggu program yang sedianya diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Tangerang.

Ke 5 rumah sakit yang diputus kerjasamanya itu adalah, 4 rumah sakit dalam naungan Sari Asih Group, masing-masing RS Sari Asih Karawaci, RS Sari Asih Ciledug, RS Sari Asih Sangiang, RS Ar Rahma dan RS Hermina.

“Merujuk data sebulan lalu, hutang Pemkot Tangerang kepada 5 rumah sakit tersebut sudah mencapai 40 Milyar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Lily Indrawati, Rabu (21/8/2013).

Dijelaskan Lili, pemutusan kontrak kerjasama terhadap 5 rumah sakit itu hanya bersifat sementara. Terkecuali yang melayani cuci darah.

Dengan diputusnya kontrak kerjasama terhadap 5 rumah sakit tersebut, kini masyarakat Kota Tangerang bisa memanfaatkan layanan pengobatan gratis di 28 rumah sakit lain yang masih menjalin kerjasama dengan Pemkot Tangerang.

Sedangkan terkait tunggakan Pemkot Tangerang sebesar Rp. 40 milliar terhadap 5 rumah sakit tersebut, dipastikan akan tetap dibayar. “Ke lima rumah sakit itu tidak perlu khawatir, karena tunggakan pasti akan dibayar,” ujar Lili Indrawati lagi.(evan)

Kabar6- Dalam upaya mengantisipasi teror terhadap anggota kepolisian, sejumlah akses masuk Banten diperketat di beberapa titik perbatasan  di antaranya Pintu Tol Ciujung Kragilan, Pintu Tol Serang Timur, Perbatasan Kab.Serang-Tangerang, yakni Cikande-Balaraja dan Tanara-Kresek.

Ratusan polisi gabungan dari Polsek Cikande, Jawilan, Kopo, Tanara, Tirtayasa Pontang dan Polda banten dikerahkan.  Selain memeriksa kendaraan, polisi juga membagikan sketsa wajah para pelaku teror yang terjadi di Tangerang. Diberitakan, 2 anggota Polsek Pondok Aren tewas ditembak orang tak dikenal pada 17 Agustus 2013 lalui.

Kapolres Serang, AKBP Yudi Hermawan mengungkapkan, pihaknya telah bersinergi dengan jajaran polsek yang berada di perbatasan untuk mengantisipasi masuknya pelaku teror yang saat ini tengah mengincar Polisi. “Kita tahu, saat ini kita sedang menjadi incaran pelaku teror, jadi kita harus antisipasi,” ujar Kapolres. (bbs/sak)

Kabar6-Protes warga Blok L, Cluster Taman Raya, terkait kebisingan dan operasional bengkel Family Ban yang menerobos hingga ke pemukiman, langsung direspon oleh pihak pengelola Perumahan Citra Raya.

Manejer Citra Raya, Franciscus Yohanes mengaku hingga kini pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada Family Ban untuk beroperasi hingga menerobos ke lingkungan perumahan.

“Kami tidak pernah mengizinkan Family Ban mendirikan pit stop maupun workshop di kawasan pemukiman. Karena hal itu sudah menyalahi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR),” tukas Yohanes, Selasa (20/8/2013).

Bahkan, lanjut Yohanes, terkait hal itu pihaknya sudah pernah melakukan peneguran terhadap pihak Family Ban. Sayangnya, teguran kami kiranya kurang direspon serius. “Baik teguran lisan maupun tertulis sudah kami layangkan,” ungkapnya.

Sementara, Manager Management Citra Raya, Meitha mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut langsung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

“Semua penghuni di Citra Raya adalah Prioritas kami. Tapi, ketika sekelompok warga sudah mengeluhkan, maka kami wajib menanggapinya,” tegas Meitha.(Agm)

Kabar6-Protes yang dilayangkan warga Cluster Taman Raya terkait kebisingan ditanggapi pedas oleh pemilik bengkel “Familly Ban” di bunderan dua, Perumahan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Neili, pemilik Family Ban saat dikonfirmasi kabar6.com membantah tudingan warga yang menyebut bengkelnya beroperasi di kawasan Cluster Taman Raya.

“Tidak ada pengerjaan bengkel yang membisingkan. Karena lahan kapling itu hanya digunakan untuk parkir menginap kendaraan yang mogok. Karena kalau diparkir diluar takut hilang,” ujarnya, Selasa (20/8/2013).

Neili bahkan mengklaim, bahwa suara yang muncul itu hanya suara kenderaan yang sedang dinyalakan. Bukan suara tune up. “Itu hanya suara mesin saja, bukan tune up,” kilahnya.

Namun demikian, Neili tidak membantah saat ditanya terkait kelengkapan perijinan pada bangunan yang berada di lahan kapling yang lokasinya berada persis di belakang bengkel.

“Kalau masalah izin saya tidak tahu menahu. Lagi pula, itukan tanah milik saya. Jadi mau dibangun apapun ya itu terserah saya. Apalagi tidak mengganggu warga,” ketusnya.(agm)