Kabar6-Koalisi Masyarakat Transparansi dan Keadilan (KMTK) menuding Kejari Rangkasbitung lamban dan terkesan tidak serius dalam menangani perkara korupsi diwilayahnya.

Tudingan itu terlontar usai audiensi KMTK dengan pihak Kejari Rangkasbitung, Rabu (21/8/2013). Pasalnya, hingga kini 8 perkara karupsi di Kabupaten Lebak tahun 2012 dan 2013 yang ditangani lembaga itu tak kunjung tuntas.

“Kami datang untuk mempertanyakan proses lanjut penanganan delapan perkara dugaan kasus korupsi di Kabupaten Lebak yang hingga kini tak kunjung tuntas,” ujar Achmad Yani, Ketua Umum LSM Bentar dihadapan Plh Kasi Intel Kejari Rangkasbitung, Vivi Eka Fatma SH.

Acmad Yani menjelaskan, ke delapan perkara dugaan korupsi dimaksud terkait penggunaan anggaran pembangunan Daerah Irigasi (DI) Leuwigentong, DI Cimangenteng, DI Cilangkahan II, dugaan kasus korupsi anggaran pemeliharaan irigasi serta dugaan kasus korupsi jalan irigasi di Kecamatan Sajira, pada kantor Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Bukan cuma itu, masih ada sejumlah dugaan perkara korupsi yang sedang ditangani pihak Kejari Rangkasbitung, seperti dugaan korupsi anggaran pembangunan ruas jalan nasional Pandeglang-Rangkasbitung, dugaan korupsi anggaran pembangunan ruas jalan nasional Rangkasbitung-Cigelung APBN tahun anggaran 2013. Dugaan korupsi dana hibah Pemprov Banten di Kabupaten Lebak dan dugaan korupsi Jamkesmas di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung. Dan, semua itu sampai kini belum tuntas,” ujar Achmad Yani lagi.

Mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak, Ahmad Yani berharap pihak Kejari Rangkasbitung bisa segera menuntaskan laporan kasus korupsi dimaksud.

“Bila tidak ingin dianggap main mata, sedianyalah pihak Kejari Rangkasbitung menuntaskan perkara tersebut. Atau sebaliknya, bila memang hasil penyidikan tidak bisa membuktikan dugaan korupsi tersebut, maka Kejari harus menghentikan penyidikan. Jadi, tidak mengambang seperti sekarang,” ujar Ahmad Yani lagi.(bad)

Kabar6-Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dedi Suwandhi Gumelar-Suratno Abubakar benar-benar memanfaatkan mesin partai saat bertarung di Pilkada Kota Tangerang, 31 Agustus 2013 mendatang.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Joko Widodo saat memberikan motivasi di Media Center Miing-Ratno di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Rabu (21/8/2013) malam.

“Selain memanfaatkan jaringan 100 persen, kunci sukses lainnya adalah harus sering bertemu masyarakat,” ujar Jokowi lagi.

Jokowi tanpa malu juga menceritakan pengalamannya yang kerap dilecehkan pihak tertentu saat di maju di Solo. Mulai dari soal tampangnya yang disebut-sebut tidak pas menjadi Gubernur, hingga soal ketiadaan dana.

“Waktu saya jadi Wali Kota Solo, kemudian ditarik ke Jakarta. Mana nariknya dadakan pula,” kata Jokowi lagi.

Jokowi mengklaim, bahwa saat dirinya bertarung di Pilkada DKI, tidak satupun relawan maupun jaringan komunitas diberikan sesuatu. “Mereka bekerja secara sukarela,” ujar Jokowi.

Ya, kehadiran Jokowi ke Media Center Miing-Ratno guna memberikan nasehat sekaligus semangat dalam menghadapi Pilkada Kota Tangerang yang tinggal sepekan lagi.

Dedi Suwandhi Gumelar-Suratno Abubakar adalah pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 3.(evan)

Kabar6-Pilkada Kota Tangerang yang akan digelar pada 31 Agustus 2013 mendatang, diperkirakan akan berlangsung sedikit berbeda dengan Pilkada di Banten pada umumnya.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada tidak mencetak kartu pemilih, yang biasanya dijadikan bukti bagi warga untuk menyalurkan hak politiknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Artinya, masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya cukup membawa formulir C6 sebagai surat panggilan dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada panitia KPPS di TPS.

Ketua Pokja Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Saeful Bahri mengatakan, alasan tidak dicetaknya kartu pemilih pada momen Pilkada Kota Tangerang, demi efisiensi keuangan daerah.

“Tidak adanya kartu pemilih pada momen Pemilukada ini merupakan kebijakan dari komisioner KPU Kota Tangerang yang lama, kami hanya melanjutkan saja,” kata Saeful Bahri, Rabu (21/8/2013).

Mantan Ketua KPU asal Cilegon itu mengakui, dalam surat edaran KPU RI, peniadaan kartu pemilih disahkan demi efisiensi keuangan daerah. “Itu dibolehkan sesuai surat edaran KPU Pusat, dan tidak ada masalah,” ujarnya.(rani)

Kabar6-Pembangunan monorel sepanjang 35 kilometer yang menghubungkan Serpong-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), ditargetkan bisa selesai dan beroperasi pada 2016.

Pembangunan rel dan pengadaan kereta diperkirakan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 7 triliun.

“Studi kelayakan dan desain dasar monorel itu diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan. Setelah itu, tinggal dilelangkan kepada kontraktor yang profesional, sehingga ditargetkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2016,” kata Saleh MT, Direktur Utama PD Banten Global Development (PD BGD) di Serang, Rabu (21/8/2013).

Disebutkan, biaya pembangunan rel dan pengadaan kereta akan menyedot dana sekitar Rp 7 triliun. Kereta monorel akan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung sekitar 600 orang dalam satu rangkaian kereta yang terdiri atas tiga gerbong.

Monorel tersebut akan dibangun dengan 16 stasiun, dilengkapi dengan pusat perbelanjaan mulai dari Serpong, Alam Sutera, Kota Tangerang, hingga ke Bandara Soekarno-Hatta.

“Konsepnya kami ingin seperti di Singapura, di mana setiap transit atau turun di stasiun itu langsung ke pusat wisata belanja,” ujarnya.

Proyek monorel tersebut, ungkap Saleh, dilaksanakan oleh investor dari perusahaan Singapura, yakni PT Denicor. Pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja sama atau join operation antara PD BGD dan PT Industri Kereta Api (PT Inka) melalui sebuah anak perusahaan, yakni PT Banten Excel Skytransport (BES).

“Rencananya, kami melakukan peletakan batu pertama monorel itu pada 17 Agustus 2013. Namun, disarankan oleh Ibu Gubernur agar dimatangkan kembali,” kata Saleh seraya menambahkan, untuk mendukung operasional dan kelengkapan monorel, perusahaannya akan membangun hotel di Bandara Soekarno-Hatta terutama untuk transit para calon jemaah haji.(bbs/jus)

Kabar6-Ada hal yang tak lumrah dari kalangan wakil rakyat yuang kini duduk di parlemen Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Bila biasanya kalangan dewan ini gemar bersuara mengatasnamakan kepentingan masyarakat, kini mendadak berubah setelah adanya pejabat eksekutif Tangsel yang ditahan Kejari Tigaraksa atas dugaan tindak pidana korupsi.

Setidaknya, sikap itupun ditunjukan oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu, Rabu (20/8/2013).

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendadak berubah 180 derajat ketika dimintai tanggapan soal dugaan korupsi pengadaan alat KIR yang kini menjerat Kepala Dinas Koperasi & UKM setempat.

“Ini merupakan musibah, tidak ada tanggapan terkait kasus ini. Itu komitmen bersama kami di Komisi I,” ujar mantan Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan di era Nurdin Marzuki menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menegaskan bahwa telah menjadi trend diberbagai daerah jika tindak pidana korupsi dilakukan secara berjamaah.

Biasanya korupsi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif saja, tapi juga turut melibatkan legislatif.

“Aksi bungkam itu sudah jadi trend di mana-mana kalau ada pejabat eksekutif yang ditahan. Tidak mungkin juga itu Kepala Dinas Dishub korupsi sendirian,” terangnya kepada kabar6.com.

Zaki malah menyarankan agar Nurdin dapat berterus terang soal konspirasi korupsi tersebut kepada aparat penegak hukum. Sehingga di masa persidangan tidak ada sedikitpun data dan keterangan yang disembunyikan.

“Kan jadi bisa meringankan hukumannya. Karena sudah kooperatif kepada pihak Kejaksaan Negeri,” sarannya.(yud)

Kabar6-Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (BLU PPP Kemenpera) menggelar pameran perumahan di Mall Balai Kota, Kota Tangerang hingga pertengahan September 2013 nanti.

Sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2013, BLU PPP Kemenpera melakukan safari pameran perumahan di sepuluh kota besar di Indonesia.

Selain di Tangerang, pameran dilangsungkan di Bogor, Banjarmasin, Tangerang,Makassar, Palembang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Malang.

Kegiatan pameran dimaksudkan untuk memberikan informasi pembiayaan rumah terjangkau dengan fasilitas KPR-FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun tujuannya untuk memberikan manfaat atas program pemerintah pro rakyat di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan, fasilitas KPR-FLPP merupakan salah satu program pemerintah pro rakyat di bidang perumahan.

“Penyalurannya dilaksanakan oleh BLU-PPP Kemenpera bekerja sama dengan delapan Bank Umum Nasional dan 17 Bank Pembangunan Daerah (BPD),” ujarnya.

Melalui KPR-FLPP, kata Sri Hartoyo, masyarakat dapat memiliki rumah sederhana dengan angsuran rendah dan dengan bunga tetap, yakni 7,2 persen selama masa tenor 20 tahun.

Disebutkan, selain menggelar pameran perumahan, Kemenpera juga akan melakukan seminar, talkshow, dan klinik konsultasi dengan topik pembahasan mengenai program KPR-FLPP.

Topik lainnya, program-program pembiyaan bank pelaksana, kiat memilih rumah, dan bagaimana cara merenovasi rumah idaman.(ali)

Kabar6-Diputusnya kontrak kerjasama 5 rumah sakit dalam program layanan kesehatan gratis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang disesalkan oleh Suwarno, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dikhawatirkan, pemutusan kontrak kerjasama terhadap 5 rumah sakit tersebut akan menganggu program layanan kesehatan gratis yang sasaran utamanya adalah warga miskin dan hampir miskin, selain masyarakiat umum yang ingin menggunakan fasilitas rumah sakit rawat inap kelas III.

“Kami sangat menyesalkan atas sikap pemkot Tangerang memutuskan kerjasama layanan kesehatan gratis atau multiguna tersebut,” kata Suwarno Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, Rabu (21/8/2013).

Untuk mengklarifikasi perihal pemutusanh kontrak kerjaama tersebut, Komisi II DPRD Kota Tangerang berencana memanggil kedua belah pihak, dalam hal ini Pemkot Tangerang dan pihak pengelola rumah sakit yang diputus kontraknya.

“Kemungkinan, pemanggilan kedua belah pihak itu akan kita laukan pada akhir bulan untuk dimintai klarifikasinya,” ujar Suwarno lagi.

Sedianya, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, pembiayaan program layanan kesehatan di Kota Tangerang telah anggarkan dalam Anggaran Biaya Tambah (ABT) tahun 2013 sebesar Rp 150 Miliar.

Dari total itu, sebesar Rp. 110 milliar diagendakan untuk pembiayaan program layanan kesehatan gratis dan Rp 41 milliar untuk RSUD Kota Tangerang yang pembangunannya kini sudah memasuki tahap finishing.

Diketahui, Pemkot Tangerang memutus sementara kerjasama dengan 5 rumah sakit yang melayani program kesehatan gratis bagi warga diwilayah tersebut.

Ke 5 rumah sakit yang diputus kerjasamanya itu adalah, 4 rumah sakit dalam naungan Sari Asih Group, masing-masing RS Sari Asih Karawaci, RS Sari Asih Ciledug, RS Sari Asih Sangiang, RS Ar Rahma dan RS Hermina.

Pemutusan kontrak kerjasama sementara itu dilakukan karena ke 5 rumah sakit dimaksud dianggap terlalu besar menyedot anggaran yang telah disiapkan untuk program kesehatan gratis.

Hingga pertengahan tahun 2013 saja, Pemkot Tangerang tercatat sudah terhutang hingga Rp. 40 milliar kepada 5 rumah sakit dimaksud. Kondisi itu dikhawatirkan akan menganggu program layanan kesehatan gratis secara umum, yang sedianya diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Tangerang.(evan)

Kabar6-Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tangerang menggelar rapat kerja penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

Acara yang berlangsung sejak 20 hingga 22 Agustus 2013 di Soll Marina Hotel Serpong, Tangsel ini menghadirkan narasumber dari KPA Nasional, KPA Provinsi Banten, NU Provinsi Banten, Dinkes Kabupaten Tangerang, Bappeda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BKB & PP Kabupaten Tangerang.

“Setelah RAD tersusun, diharapkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dapat berperan aktif secara maksimal, bukan hanya Dinas Kesehatan saja tetapi juga dari dinas lain yang terkait seperti Dinas Perhubungan karena masih banyaknya di wilayah Cikupa laki suka laki,” kata Nanik Isnanini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Rabu (21/6/2013).

Disebutkan, setelah Rencana Aksi tersusun maka tinggal pelaksanaannya yang dapat diawali dengan sosialisasi.

“Masyarakat harus terlibat, karena prostitusi seperti di Dadap sekarang sudah melebar di luar Kosambi. Untuk peran masyarakatlah yang dapat meminimilisirnya. Peran MUI dan unsur Muspida yang lain juga sangat penting,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, kaitan gender bukan hanya sebatas jenis kelamin atau hanya terkait masalah wanita saja, tetapi lebih ke peran dan kebijakan.
“Pada perencanaan kebijakan harus mengaspirasikan semua jenis kelamin, tidak hanya wanita saja, dan dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa melihat akar permasalahan HIV AIDS di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten Arief Mulyawan mengatakan, proses pencegahan HIV dan AIDS harus punya rencana kerja dan aksi yang jelas agar sasarannya tepat.

“Untuk itulah acara ini digelar dalam rangka pencegahan HIV AIDS di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Diungkapkan Arief, acara dan agenda penanggulangan HIV AIDS tersebut tidak terlepas dari bantuan luar negeri yang sudah berlangsung sejak tahun 2007 dan berakhir pada 2015.

“Masih banyak pekerjaan rumah kita untuk menanggulangi HIV AIDS, mari kita sama-sama benahi agar ODA (Orang Dengan AIDS) semakin berkurang, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang,” timpal Evi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang.

Evi yang juga Kasubag di Bappeda Kabupaten Tangerang mengungkapkan, agenda kegiatan penanggulangan HIV AIDS cukup padat, di antaranya Strategi Rencana Aksi Nasional, Kebijakan Provinsi Banten tentang Penanggulangan HIV AIDS, Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dalam Perspektif Agama, Situasi Epidemi, dan Sinkronisasi RAD Penanggulangan HIV AIDS dalam Kaitan Perencanaan Pembangunan Daerah.(hms/jus)

Kabar6-Ratusan calon jamaah haji asal Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kiranya tidak perlu lagi merogoh kocek transportasi untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta dari Pondok Gede, Jakarta.

Alasannya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan sarana transportasi yang memadai secara gratis.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangsel, Agus Salim di Serpong, Rabu (20/8/2013). “Layanan transportasi gratis ini sudah dialokasikan melalui APBD 2013,” terang Agus.

Menurut Agus, selama ini layanan transportasi masing-masing calon jamaah haji yang menuju bandara dari embarkasi dikenakan biaya.

Tapi pada musim haji 2013 ini pemerintah daerah telah siap memberikan bantuan layanan transportasi gratis.

Bantuan biaya transportasi domestik para calhaj tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelayanan ibadah haji di daerah ini.

“Kalau anggaran untuk biaya transportasi yang ditanggung Pemkot saya lupa,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, sejumlah instansi terkait dengan keberangkatan calhaj ke Tanah Suci sudah disiapkan, seperti asrama haji, bea cukai, keimigrasian dan kelengkapan lainnya.

Untuk Calhaj asal Kota dengan tujuh kecamatan ini Tangsel sebanyak 948 yang dibagi dengan dua kloter.

“Untuk Tangsel mendapatkan kloter 4 nasional sebanyak 450 yang diberangkatkan pada 11 September. Kloter pertama untuk provinsi Banten. Sedangkan, kloter berikutnya diberangkatkan pada 1 oktober,” ujarnya.  

Menurutnya untuk satu kloter bakal didampingi lima pendamping. Yakni, satu dokter umum, dua tenaga medis/perawat, ketua kloter dan ketua rombongan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

“60 persen calon haji didominasi berusia 60 tahun keatas. Memang usia ini diprioritaskan,” terangnya.(yud)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana membangun sebanyak 4.000 fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK).

Diakui, anggaran untuk membangun MCK sudah siap di depan mata. “Pemkab Tangerang memang memerlukan anggaran yang cukup untuk membangun sesuai RPJMD Kabupaten Tangerang,” kata Iskandar Mirsyad, Rabu (21/8/2013).

Disebutkan, pembangunan dimaksud di antaranya berkenaan dengan sektor pendidikan yaitu menambah ruang kelas baru sebanyak 3.001 ruang untuk Sekolah Dasar dan 600 ruang kelas untuk SMP.

Namun yang juga tak kalah penting membangun 4.000 fasilitas MCK sejumlah SD.

“Banyak sekolah hanya memiliki satu MCK, sementara siswa yang menggunakannya bisa mencapai ratusan. Tentu ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk menambah MCK,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas MCK SD, kata Iskandar, sangat penting guna menunjang jalannya proses pendidikan. Sebab, MCK merupakan salah satu bagian penting mensukseskan pendidikan.

Ia menjelaskan, sektor pertanian juga menjadi salah satu skala prioritas dalam RPJMD 2013-2018. Untuk itu Pemkab Tangerang akan mengiventarisir lahan pertanian dan peternakan sebagai lahan abadi.

“Lahan abadi tersebut hanya digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan, tidak boleh dialih-fungsikan sebagai daerah perumahan atau industri. Ini sesuai target Pak Bupati untuk mempertahankan lahan pertanian 35 persen,” ucapnya.

Menurutnya, bila ada pengembang atau investor yang akan mengembangkan usahanya baik di bidang industri, perumahan atau jasa, silakan membangun di zona yang sudah ditentukan.

“Kalau ada investor yang akan menanamkan modalnya silakan membangun di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona industri atau perumahan, kalau di lahan abadi pertanian dan peternakan tidak bisa selain untuk pertanian dan peternakan,” jelasnya.

Disebutkan, prioritas pembangunan utama lain yang sudah dibahas dalam grand desain yaitu pembangunan reklamasi pantai untuk membangun 7 pulau di wilayah utara Tangerang. Pembanguan 7 pulau ini untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta, pariwisata, dan jasa lainnya.

“Pembangunan 7 pulau dengan reklamasi pantai sistem folder dan zona ekonomi baru tersebut berfungsi sebagai pusat bisnis warga untuk mengurangi dampak abrasi, erosi, dan limbah sepanjang pantai utara,” terangnya.

Pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, sebut Iskandar, juga menjadi skala prioritas. Pembangunan jalan tol sudah direncanakan sejak Bupati sebelumnya, kini pembangunannya akan dilanjutkan kembali.

“Jalan Tol Serpong-Balaraja akan menghubungkan wilayah selatan Tangerang menuju wilayah barat Tangerang. Pembangunan jalan Tol Serpong Balaraja sudah lama dicanangkan namun sampai saat ini pembangunan fisiknya belum terealisasikan, baru studi kelayakan,” ucap Iskandar Mirsad.

Diharapkan, pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja dapat meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk itu perlu diupayakan untuk mempercepat pembangunannya.

“Untuk itu kepada SKPD yang terkait untuk segera melaksanakan grand desain yang sudah dibahas bersama selama tiga hari pada bulan lalu di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor,” ujar Iskandar Mirsad.(hms/yps)