Kabar6- Reaktivasi Kereta Api Rangkas-Pandeglang rencana akan dibangun pada tahun 2025, sebab pembangunan tersebut masih menunggu pagu indikatif yang saat ini sudah masuk ke Direktorat Jendral (Dirjen) anggaran.

“Kaitan dengan progres lanjutan dari reaktivasi saat ini sudah masuk usulan, tinggal menunggu pagu indikatif persetujuan dirjen anggaran, ” hal demikian dikatakan Ferdian Suryo Adhi Pramono Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, saat bertemu Bupati Irna Narulita di Pendopo Pandeglang, Rabu (19/24).

Menurutnya, terkait reaktivasi jalur kereta Rangkas-Pandeglang secara program sudah masuk kedalam Rencana Strategis (Renstra) untuk pembangunan 2025-2029. **Baca Juga: Garuda Indonesia Masuk Perusahaan Terbaik Versi Fortune Southeast Asia 500

“Setelah clear pagu indikatif kami akan running, dan pagu indikatif ini akan muncul pada akhir tahun ini,” ungkapnya.

Ferdinan juga berharap, reaktivasi jalur kereta api Rangkas-Pandeglang ini bisa masuk kedalam Pembangunan Strategis Nasional (PSN).

“Kita harus dorong jadi PSN karena Pandeglang banyak sekali potensi wisata yang sedang berkembang, jika masuk kedalam PSN maka pembangunan lebih cepat,” terangnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menyambut baik progres yang saat ini berjalan terkait reaktivasi jalur kereta api , namun Bupati Irna berharap reaktivasi ini bisa terwujud sebab ini adalah mimpi masyarakat Banten selatan.

“Ini mimpi masyarakat kami, ini merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan karena sudah lama direncanakan dari tahun 2015,” ujarnya.

Bupati Irna menyakini jika reaktivasi kereta api ini terealisasi, disparitas antara banten utara dan selatan akan terus berkurang.

“Kami yakin Bapak Presiden akan memperhatikan untuk pembangunan ini sebab ini akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat karena transfortasi akan lebih mudah,”pungkasnya.(Aep)

Kabar6- Bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany kembali diunggulkan dalam sebuah survei di Pilkada Banten. Terbaru, Pandawa Research merilis survei elektabilitas atau keterpilihan Airin unggul tinggi menyentuh angka 41,9 persen.

Survei ini dilakukan sebagai bagian dari proses politik penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Survei itu dilakukan pada 27 Mei hingga 07 Juni 2024. Menggunakan metode random sampling yang melibatkan 3.180 responden di delapan kabupaten dan kota di Banten.

Survei dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden terhadap 22 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Kemudian semakin mengkrucut hingga tujuh nama. Yakni Airin Rachmi Diany, Rano Karno, Wahidin Halim, Achmad Dimyati Natakusumah, Iti Octavia Jayabaya, Arief R Wismansyah dan Ratu Tatu Chasanah. **Baca Juga: KPU PALI Monitoring Pembentukan PPDP

Selanjutnya mengkrucut kembali dengan tiga nama dan menghasilkan keterpilihan yang tinggi atas nama Airin Rachmi Diany. Secara perinci, Airin berada di posisi teratas dengan dukungan 41,9 persen dengan strong supporters 28,3 persen, dan tingkat pengenalan 90,3 persen.

Disusul oleh Rano Karno yang berada di posisi kedua di angka elektabilitas atau dukungan 19,6 persen dengan strong supporters 10,9 persen, dan tingkat pengenalan 94,7 persen.

Selanjutnya, Wahidin Halim di posisi ketiga dengan angka dukungan 10,4 persen dengan strong supporters 6,2 persen, dan tingkat pengenalan 76,7 persen.

Berdasarkan kesimpulan survei tersebut, elektabilitas masih bisa berubah sebelum 27 November atau hari pemungutan suara. Hal tersebut mungkin berubah karena pengaruh elektoral dari dinamika isu dan pergerakan masing-masing calon gubernur menjelang pemilihan.

Ketua Tim Penjaringan Pilkada DPD PDIP Banten Muhlis membenarkan hasil survei Pandawa Research tersebut. Menurutnya, hasil survei akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menjadi bahan pertimbangan pemberian rekomendasi bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilkada Banten.

“Hasil survei ini jadi salah satu bagian penting, perlu dicatat survei bukan satu satunya, tapi salah satu alat ukur DPP untuk memberikan rekomendasi,” ujar Muhlis, Rabu (19/6/2024).

Sekadar diketahui, sebelumnya Katadata Insight Center menempatkan Airin sebagai calon gubernur Banten paling layak dengan dukungan 32,8 persen responden. Sementara Rano sebesar 23,2 persen, dan Wahidin Halim 12,1 persen responden. Kemudian mantan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mendapat 10,6 persen suara.(Aep)

Kabar6-Ratusan botol berisi minuman keras (miras) dari berbagai merek diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, Rabu, (19/6/2024).

Miras seperti vodka, bir, anggur merah dan anggur putih berhasil diamankan Satpol PP Kota Tangerang dalam razia penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan penjualan dan peredaran minuman keras.

Razia ini merupakan hasil laporan dari masyarakat karena merasa tidak nyaman atas aktivitas penjualan miras yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

**Baca Juga:Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemkot Teken MoU dengan UNPRI

Plt Kasatpol PP Kota Tangerang, Irman Pujahendra, mengatakan razia atau operasi penegakan Perda, khususnya Perda 7 Tahun 2005 ini sudah menjadi kegiatan rutin. Sebab, langkah yang dilakukan ini sebagai bentuk meminimalisir peredaran dan penjualan miras.

“Semua tempat yang diduga menjual miras ini akan terus kami pantau. Laporan serta peranserta masyarakat sangat kami butuhkan untuk mendukung penegakan Perda,” ujar Irman.

Sementara, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakummda), Jose Alcino Vieira menambahkan, minuman keras yang berhasil diamankan sebanyak 519 botol dari salah satu rumah makan.

“Minuman keras ini langsung kami amankan. Kami juga mengimbau kepada pemilik rumah makan untuk tidak menjulan minuman keras karena ada Perda tentang larangan peredaran dan penjualan miras,” tambahnya.

Selain itu, Satpol PP Kota Tangerang juga mengharapkan peranserta masyarakat untuk mendukung kinerja dalam penegakan Perda di Kota Tangerang.

Diketahui, dalam razia ini juga dukung dengan 29 personel yang terdiri dari personel Satpol PP, Trantib Kecamatan Pinang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hingga menghadirkan RT/RW setempat. (Oke)

Kabar6-Kusnadi, selaku staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

“Pernah,” kata Kusnadi kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu dilansir Antara Rabu (19/6/2024).

**Baca Juga:Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Segera Tertangkap

Namun, Kusnadi mengatakan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku melalui ponsel.

Hal itu disampaikan-nya saat ditanya wartawan apakah penyidik KPK juga mengonfirmasi soal percakapan antara dirinya dengan HM di ponsel-nya “Tidak ada percakapan dengan HM,” ucap dia.

Kusnadi juga tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya oleh penyidik KPK, dia hanya mengatakan pemeriksaannya kali ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. “Biasa, masih yang itu-itu saja,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menerangkan Kusnadi diperiksa terkait pencarian tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Harun Masiku (HM).

“Pemeriksaannya seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM maupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri,” kata Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

KPK dalam beberapa waktu terakhir kembali memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Selain memeriksa tiga orang saksi yang diduga mempunyai hubungan kekerabatan dengan HM, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta stafnya yang bernama Kusnadi, sebagai saksi dalam penyidikan tersebut.

Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Lebih lanjut, penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik staf Hasto yang bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi, dan buku agenda DPP PDIP pada Senin (10/6).

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.(red)

Kabar Sumsel-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan monitoring dan supervisi pembentukan Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Rabu, (19/6/2024).

Anggota KPU Kabupaten PALI, Ipantri mengatakan pihaknya melakukan monitoring dan supervisi ke PPS dalam tahapan pendaftaran Pantarlih atau PPDP. Sebanyak 541 PPDP akan diterima dalam proses pencocokan dan penelitian pemilih.

“Kami hari ini monitoring dan supervisi di 5 Kecamatan. Dalam hasil monitoring dan supervisi ini di Lima Kecamatan, semuanya sudah terpenuhi untuk kebutuhan pendaftar PPDP,” ujar Ipantri saat dimintai keterangan usai monitoring dan supervisi di Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI.

**Baca Juga:Kesedihan Jemaah Haji Reguler 2024 di Mina: Sebuah Potret Ketidakadilan

Monitoring dan Supervisi juga lainnya dilakukan oleh Komisioner lainnya yakni di Kecamatan Penukal Dodi Saputra. Kecamatan Tanah Abang, Abdul Rahman.

Ia merinci kebutuhan PPDP di Kecamatan Penukal Utara berjumlah 64 orang PPDP. Sedangkan jumlah pendaftar mencapai 77 orang. Lalu, di Kecamatan Penukal kebutuhan berjumlah 82 orang PPDP. Sementara untuk pendaftar mencapai 96 orang.

Lanjutnya, di Kecamatan Talang Ubi kebutuhan berjumlah 288 orang PPDP. Sementara pendaftar berjumlah 284 orang. Tidak hanya itu saja, di Kecamatan Abab kebutuhan 74 orang. Untuk yang mendaftar sebanyak 128 orang.

Kemudian, Kecamatan Tanah Abang kebutuhan PPDP sebanyak 88 orang. Untuk yang mendaftar berjumlah 105 orang.

“Alhamdulillah antusias masyarakat untuk ikut serta sebagai penyelenggara tahapan Pilkada ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan semua tahapan ini berjalan dengan lancar,” katanya.

“Tentunya, kami juga mengingatkan kepada teman-teman PPK dan PPS agar lebih teliti dalam proses pembentukan PPDP ini. Terlebih tidak terlibat dalam Sipol (Sistem Informasi partai politik), dan mengutamakan dalam menggunakan teknologi dan informatika serta kepemilikan gawai yang kompatibel dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih,” tegasnya.

Sebelumnya, pengumuman pantarlih telah dimulai sejak 13 Juni hingga 17 Juni 2024. Kemudian, penerimaan pendaftaran mulai 13 Juni hingga 19 Juni 2024. Penelitian administrasi mulai 14 Juni hingga 20 Juni 2024.

Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi 21-23 Juni 2024. Sementara, 23 Juni penetapan nama hasil seleksi pantarlih atau PPDP. Sedangkan, 24 Juni pelantikan pantarlih atau PPDP.

“Masa kerja pantarlih ini terhitung sejak dilantik sampai 25 Juli 2024. Atau kurang lebih satu bulan,” katanya.

Ipantri mengajak seluruh masyarakat Kabupaten berjuluk Serepat Serasan ini untuk menyukseskan Pilkada PALI 2024 ini. Selain itu juga, ia mengajak masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang di TPS masing-masing.

“Jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti kita datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih kita,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Maskapai Garuda Indonesia pada Selasa (18/6/2024) menerima rekognisi sebagai Perusahaan transportasi nasional yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam daftar pemeringkatan Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2024.

Garuda menempati posisi ke-125 atas capaian pembukuan pendapatan usaha konsolidasi tahun fiskal 2023 yaitu sebesar US$2,94 miliar atau tumbuh 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Capaian menjadi pertama bagi Garuda Indonesia menyusul landasan kinerja yang semakin sehat pasca selesainya proses restrukturisasi pada akhir tahun 2022 lalu, di mana pada tahun 2023 lalu, Garuda juga berhasil memperoleh laba sebesar US$251 juta. **Baca Juga: Garuda Indonesia Group Angkut 73 Ribu Penumpang pada Puncak Long Weekend Libur Idul Adha

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pengakuan terhadap capaian kinerja perusahaan di sepanjang tahun 2023 tersebut, tentunya menjadi dorongan tersendiri bagi Perusahaan untuk terus menguatkan fundamen kinerja secara berkelanjutan guna memaksimalkan potensi pendapatan di tengah geliat industri penerbangan yang kini mulai kembali kompetitif.

“Selain upaya peningkatan pendapatan usaha yang terus dioptimalkan, tahun kinerja 2023 sendiri juga menjadi milestone Garuda Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai aksi korporasi dan inisiatif berkelanjutan yang diharapkan dapat selaras dengan fokus Perusahaan untuk menjadi bisnis penerbangan yang adaptif dan profitable, di antaranya perluasan jaringan penerbangan langsung dari dan menuju berbagai destinasi internasional, pengoperasian perdana penerbangan komersial dengan energi terbarukan pertama di Indonesia hingga program kolaborasi Carbon Offsetting,” kata Irfan.

Fortune Southeast Asia 500 yang digelar oleh Fortune, perusahaan media multiplatform ternama asal Amerika Serikat ini, di mana untuk pertama kalinya Fortune menampilkan daftar 500 perusahaan terbaik se-Asia Tenggara yang pengukurannya dilihat berdasarkan pendapatan (konsolidasi) Perusahaan dari asal tujuh negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Kamboja dengan latar belakang industri yang beragam di antaranya industri perbankan, minyak dan gas, pertambangan, teknologi, ritel, hingga transportasi.

Adanya pemeringkatan berskala regional ini tentunya menjadi salah satu tolok ukur bagaimana tren atau tantangan dari ragam faktor eksternal yang dihadapi oleh para perusahaan setelah fase pandemi.

“Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri di tengah intensnya langkah perbaikan yang dilakukan oleh Perusahaan, capaian perbaikan tersebut turut diperhitungkan sebagai perusahaan-perusahaan terbaik di kawasan regional,” ungkap Irfan.

Selaras dengan performa kinerja Garuda Indonesia di tahun 2023 lalu, tahun ini sejumlah pengembangan turut ditingkatkan di antaranya rencana penambahan 8 (delapan) armada secara bertahap untuk mendukung percepatan penambahan frekuensi jumlah penerbangan dan perluasan jaringan penerbangan domestik maupun internasional, pengenalan layanan New Wireless Inflight Entertainment di dua armada narrow body (PK-GUD dan PK-GUE), dan layanan premium tambahan lainnya yang diharapkan akan menyempurnakan kelancaran dan kenyamanan perjalanan penerbangan para pengguna jasa bersama Garuda Indonesia.

“Kami berharap dengan serangkaian aksi korporasi ini, ke depannya performa kinerja Garuda Indonesia akan terus konsisten menunjukkan perbaikan signifikan dan mampu mencapai target keuntungan yang turut membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” tutup Irfan.(red)

Kabar6-Selama ibadah haji 2024, banyak jemaah haji Indonesia menghadapi kesulitan besar terkait fasilitas tempat tidur di Mina.

Meskipun telah membayar biaya yang tinggi, kondisi di Mina sangat tidak memadai. Para jemaah haji reguler, yang telah membayar mahal untuk menunaikan rukun Islam kelima ini, justru mendapati diri mereka dalam situasi yang tidak layak dan memprihatinkan.

Overkapasitas Tenda dan Gangguan AC

Masalah utama yang mereka hadapi adalah overkapasitas tenda dan gangguan pada sistem pendingin udara. Banyak tenda di Zona 3 dan 4 di Mina Qadim, yang harus menampung sekitar 241.000 jemaah, tidak cukup untuk menampung semua jemaah sehingga mereka harus tidur di luar tenda. Selain itu, AC di beberapa tenda mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, membuat suhu di dalam tenda sangat panas dan tidak nyaman. Kondisi ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, yaitu Kementerian Agama, yang seharusnya memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah.

**Baca Juga: Satu Jemaah Haji Kabupaten Lebak Meninggal, Sempat Drop saat Tiba di Jeddah

Kesulitan dan Kekecewaan

Para jemaah haji reguler merasa kecewa dan miris melihat kondisi ini. Mereka telah membayar biaya yang semakin mahal setiap tahunnya, namun fasilitas yang mereka dapatkan sangat jauh dari harapan. Kesulitan-kesulitan ini menambah beban fisik dan mental mereka selama menjalankan ibadah haji, yang seharusnya menjadi pengalaman spiritual yang nyaman dan khusyuk.

Kurangnya Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara dan Pengawas Haji

Tim Pengawas Haji DPR menemukan banyak jemaah yang tidur di luar tenda dan mendesak perbaikan segera. Namun mereka tidak bisa memberikan solusi yang efektif. karena tim pengawasn haji DPR tersebut dibiayai dari dana keuntungan BPKH dan memproleh banyak fasilitas dari Kementerian Agama, DPR harus memiliki dana mandiri dan melepas semua fasilitas haji dari penyelenggara Haji untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan lebih efektif.

Ketidakadilan dalam Penyelenggaraan Haji

Situasi ini sangat menyedihkan karena jemaah haji furoda, yang membayar biaya sangat tinggi, mendapatkan fasilitas super mewah dari pihak swasta. Sementara itu, jemaah haji reguler yang dilayani oleh pemerintah harus menghadapi kondisi yang sangat tidak memadai. Ketidakprofesionalan penyelenggaraan haji oleh pemerintah terhadap jemaah dari rakyatnya sendiri sangat menyedihkan dan tidak adil..

Perencanaan yang Tidak Matang

Seharusnya ada perencanaan yang lebih matang dari pihak penyelenggara haji. Gagalnya tim penyelenggara haji dalam mempersiapkan kenyamanan haji 2024 menunjukkan kurangnya perhatian dan perencanaan yang tepat. Pemerintah perlu belajar dari kegagalan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji di masa mendatang.

Solusi ke Depan

Ke depan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas terlantarnya jemaah haji di Mina. Petinggi Kementerian Agama urusan haji beserta jajarannya harus bertanggung jawab penuh. Selain itu, DPR harus memiliki kemampuan pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa masalah serupa tidak terulang lagi. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan kondisi jemaah haji di masa mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan harapan mereka.

Kesulitan yang dihadapi jemaah haji reguler ini harus menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji, demi kenyamanan dan keamanan seluruh jemaah haji Indonesia. Dengan demikian, mereka yang telah membayar mahal untuk melaksanakan rukun Islam ini dapat melakukannya dengan lebih nyaman dan khusyuk, tanpa harus khawatir tentang fasilitas yang tidak memadai.

Melepas tanggung jawab ke Pemerintahan Saudi Arabia merupakan tindakan pengecut dari Kementerian Agama RI.
Banyak negara lain yang juga melakukan haji reguler mampu menyediakan layanan yang baik, tanpa mengalami overkapasitas atau gangguan pada sistem pendingin udara.
Kondisi ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan komitmen dari penyelenggara haji Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya sendiri. Situasi yang menyedihkan ini harus segera diatasi dengan pengawasan dan manajemen yang lebih baik, serta tanggung jawab yang jelas dari pihak-pihak terkait.(Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta).

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang berkurban 5 ekor sapi pada momen Idul Adha 1445 H, Rabu, 19 Juni 2024.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Riki Tommy Hasiholan, SH, MH membuka secara langsung acara pemotongan hewan kurban tersebut di area kantor Kejari Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.

Riki berharap, Idul Adha menjadi momentum meningkatkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial antara personel Kejari Kabupaten Tangerang dengan stakeholder serta masyarakat. **Baca Juga: Balai Media Center Tangerang Raya Salurkan Ratusan Kantung Daging

“Berkurban tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat manusia,” ungkap Tommy dalam keterangan tertulis Rabu (19/6/2024).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu pun berlangsung khidmat, tak lama berselang, masyarakat sekitar kantor Kejari Kabupaten Tangerang datang berbondong-bondong untuk menerima daging kurban.

“Kami mendistribusikan 500 kantong daging kurban, semoga menjadi keberkahan dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang menerima,” imbuhnya.

Tommy berpesan kepada jajaran untuk terus meningkatkan kepedulian kepada sesama dengan berbagai aksi sosial, sehingga sebagai aparat penegak hukum, para insan adiyaksa di lingkup Kejari Kabupaten Tangerang semakin dekat dengan masyarakat.

“Dengan membangun kedekatan dengan masyarakat, maka salah satu fungsi kita melakukan edukasi dan transformasi pengetahuan seputar hukum akan lebih mudah, akhirnya yang kita harapkan masyarakat kita semakin sadar dan taat hukum,” pungkasnya. (Red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menekankan pentingnya peran data statistik yang akurat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Berkaitan dengan itu, ia meminta seluruh OPD untuk mempelajari dan berkontribusi secara aktif dalam optimasi data statistik di Kota Tangsel ini.

Hal ini disampaikan Benyamin dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tangerang Selatan di Pranaya Boutique Hotel, Lengkong Gudang, Serpong, pada Rabu (19/06/2024).

Benyamin memaparkan bahwa dalam setiap keputusan yang akan diambil mewakili Pemerintah Kota Tangerang Selatan, ia tidak pernah membuat keputusan yang abal-abal. Keputusannya pun selalu dipertimbangan dengan baik, apakah keputusan itu sudah tepat, akurat, bisa memecahkan masalah, dan tak kalah pentingnya juga harus bisa bermanfaat untuk masa depan.

**Baca Juga: Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemkot Teken MoU dengan UNPRI

“Oleh karena itu, dalam keputusan itu saya memerlukan data-data informasi sebagai sumber awal pembuatan keputusan yang akurat. Saya minta kita semua serius menggeluti, mempelajari statistik sektoral Kota Tangerang Selatan ini,” ujar Benyamin.

Menurut Benyamin, data statistik merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang efektif. Tanpa data yang tepat, keputusan-keputusan mengenai alokasi anggaran misalnya untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, pemekaran wilayah dan program-program lainnya tidak akan optimal.

“Saya perlu data, bahkan dari dasarnya. Darimana datanya? Datanya yaitu dari data yang disebut dengan data statistik itu. Gak mungkin saya mengambil keputusan pemerintah tanpa data. Apapun kita harus berpegang pada data,” ucap dia.

Dengan optimasi data statistik, Benyamin berharap Tangsel dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran, memastikan program dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini pertaruhan buat kita. 20 tahun lagi, berapa jumlah penduduk Tangsel, berapa usia produktif, berapa lansia dan lain-lain. Semua itu butuh data untuk membuat keputusan yang tepat,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel Tb. Asep Nurdin juga menyoroti pentingnya data yang berkualitas dalam perencanaan dan penyusunan program di Tangsel, dengan Aplikasi Satu Data.

Dalam mewujudkan target tersebut, Diskominfo Tangsel secara rutin menyelenggarakan kegiatan workshop dan pelatihan Satu Data Indonesia untuk seluruh OPD yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini.

Selain itu, Diskominfo juga berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas integrasi data yang ada. Serta meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan bimbingan dan arahan agar setiap data yang terkumpul nantinya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan daerah.

“Nah, berdasarkan data yang kami terima banyak sekali memang beberapa data yang sudah masuk ke kita, khususnya di Aplikasi Satu Data. Nah, hanya jadi persoalan bagi kita adalah, data-data yang saat ini masuk dalam aplikasi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam rangka penyusunan penganggaran yang ada di Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Meski masih ada tantangan dalam kompilasi data di kota Anggrek ini, tetapi Kota Tangerang Selatan telah diakui sebagai salah satu kota terbaik dalam implementasi IT pada instrumen Smart City.

“Kami punya keyakinan, kita data tersebut bermanfaat dan dapat digunakan, yang tentunya kita sedang bersama-sama menjadikan Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota yang terbaik,” ucap dia.(Red)

Kabar6-Dua elemen mahasiswa di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) soroti kucuran dana maskot dan jingle Pilkada 2024 yang digarap KPU setempat. Lembaga penyelenggara pemilu ini sebutkan alokasi dana untuk peluncuran menghabiskan Rp 650 juta.

Komisariat Fakultas Teknik (Komfaktek) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat mempertanyakan apakah dana segitu dapat mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Sebab pemilih pemilih pemuda kalangan pelajar dan mahasiswa paling mendominasi.

“Nah, harusnya anggaran kurang-lebih setengah miliar itu di peruntukan untuk sosialisasi ke kampus-kampus ke sekolah-sekolah itu kan lebih pantas dilakukan,” kata Ketua Umum HMI Komfaktek Pamulang, Mubarok, Rabu (19/6/2024).

**Baca Juga: Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemkot Teken MoU dengan UNPRI

Terpisah, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Nusantara Connection menyatakan juga telah mendatangi kantor KPU Tangsel. terkait permohonan data informasi penggunaan anggaran dana hibah. Dana sebesar Rp 47,2 miliar untuk Pilkada 2024 dianggap mereka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Namun surat kami yang pertama tidak ditanggapi sampai sekarang, sehingga kami melakukan penyuratan kedua,” terang Ketua Nusantara Connection, Syahril.

Syahril bilang kelompok mahasiswa akan melakukan aksi demontrasi kepada KPU Kota Tangsel jika surat kedua yang dikirimnya tidak direspon.

“Kalau pun surat kedua kami ini tidak ditanggapi, maka kami dari Nusantara Connection siap mengkonsolidasikan lembaga-lembaga lain untuk melakukan aksi di KPU, meminta pertanggungjawaban ketua KPU terhadap penggunaan anggaran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Tangsel, Dinas Kurnia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban lewat surat kepada kelompok mahasiswa tersebut. Sebagai lembaga publik pihaknya mempunyai tata cara dalam permintaan informasi yaitu melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Surat balasan kami adalah kepada Nusantara Conection untuk melengkapi berkas dan mengisi formulir sesuai PKPU untuk selanjutnya akan kami pelajari apakah dokumen yang diminta merupakan dokumen yang dapat kami berikan atau dokumen yang dikecualikan,” paparnya.

Dina pastikan bahwa anggaran peluncuran maskot dan jingle Pilkada 2024 di Kota Tangsel berbeda dengan proses tahapan sayembara. Total hadiah sayembara Rp 35 juta belum termasuk honor tiga orang dewan juri.

“Kegiatan peluncuran maskot dan jingle adalah agenda nasional yang dilaksanakan bukan hanya oleh KPU Tangsel tapi juga oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang melaksanakan pilkada,” kilahnya.(yud)