oleh

Ombudsman Banten Terima 116 Aduan Terkait Penanganan Covid-19

image_pdfimage_print

Kabar6- Ombudsman Banten menerima aduan penanganan covid-19 sebanyak 116 laporan. Aduan terbanyak ada di penyaluran bantuan, yakni mencapai 90 persen atau 105 aduan. Selanjutnya, aduan layanan keuangan atau transparansi ada delapan, pelayanan kesehatan dua laporan dan ada satu laporan terkait transportasi.

Dimana, Ombudsman Banten telah membuka hotline aduan penanganan Corona sejak satu bulan terakhir, melalui nomer telephone 08111273737 di aplikasi WhatsApp.

“Aduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan tertinggi secara nasional,” kata Ketua Ombudsman Banten, Dedy Irsan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Jumat (29/05/2020).

Pengaduan sendiri akan berlangsung selama tiga bulan dan masih tersisa dua bulan kedepan, bagi masyarakat untuk mengadukan ke Ombudsman Banten, jika menemukan persoalan dalam penyaluran dan penanganan covid-19.

Ombudsman Banten mengaku sudah ada laporan yang yang diselesaikan. Aduan yang belum di tangani, akan dibereskan secepat mungkin oleh personilnya. Sehingga penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19 dapat segera diperbaiki.

“Tentunya kami akan segera penyelesaian, ada banyak. Kami peroleh dari para pelapor yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bansos setelah adanya tindak lanjut dari Ombudsman Perwakilan Banten,” jelasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dedy, aduan atau laporan terbanyak ada di Tangerang Raya, untuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 20, Kota Tangerang 21 dan Kabupaten Tangerang ada 19 aduan. Kemudian Kabupaten Serang ada delapan, Kabupaten Pandeglang ada dua, Kabupaten Lebak 14 aduan. Selanjutnya, tujuh laporan lainnya aduan di instansi BUMN.

**Baca juga: Salah Paham, Satu Warga Kena Bacok di Wajah.

Menurut Ombudsman, penyaluran, prosedur dan persyaratan masyarakat untuk menerima berbagai bantuan covid-19 masih belum jelas dan membuat bingung masyarakat.

“Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula petugas di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran,” terangnya. (dhi)

Print Friendly, PDF & Email