oleh

OJK Diminta Konkrit Dukung Penyehatan Bank Banten

image_pdfimage_print

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, M.Nawa Said Dimyati meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) konkrit dalam mendukung upaya penyehatan Bank Banten, khususnya selama pandemi covid-19 seperti sekarang, agar penangannya bisa lebih cepat dan jelas.

Termasuk mengenai upaya percepatan dan proses merger antara Bank Banten dengan BJB, jika memang hal itu positif dilakukan, atau melalui opsi lain melalui pinjaman dari Bank Indonesia (BI) kepada Bank Banten agar menjadi lebih liquid.

Sambung Nawa, karena hal itu dimungkinkan, sesuai amanah dari UU nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan corona virus Disease 2019 (covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem.

“Karena dipasal 16 UU ini, memungkinkan BI meminjamkan liquiditas terhadap bank. Selanjutnya dipasal 23 UU ini juga jelas tiga kewenangan OJK. Selain itu OJK juga memiliki kewenangan sesuai otoritasnya jika memang mau di merger,” terang Nawa, kepada Kabar6.com, Sabtu (13/6/2020).

Dengan begitu, sambung Nawa, OJK bisa lebih mempercepat proses meger antara Bank Banten dengan BJB, khsusunya dalam menghadapi pandemi covid-19 seperti sekarang, tidak lantas melemparnya kembali kepada daerah, karena pastinya akan banyak memamakan waktu, sementara penanganan covid-19 ini perlu dilakukan dengan cepat.

“OJK memiliki kewenangan antara lain, bisa memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan atau konversi,” katanya.

Meski begitu, sampai saat ini pihaknya belum melihat upaya percepatan tersebut, baik mengenai proses merger antara Bank Banten dengan BJB atau melalui pinjaman dari BI kepada Bank Banten agar menjadi lebih liquid.

“Jadi jangan pakai skema seolah-olah UU ini tidak ada, sekarang kan masa covid. Dimana, didalam UU ini, pasal 16 memungkinkan BI memberikan pinjaman liquiditas terhadap bank yang terdampak sistemik. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu Pemprov Jabar dan Banten. Dia (OJK) kan bisa menggunakan otoritasnya, agar cepat,” katanya.

Karena, jika kejadiannya diserahkan kembali kedaerah, sambung Nawa, pastinya akan banyak memakan waktu, sementara pada kondisi pandemi covid-19 ini, penanganannya perlu dilakukan dengan cepat.

**Baca juga: OJK Dorong Percepatan Merger BJB-Bank Banten.

Termasuk agar OJK mau mengeluarkan keterangan tertulisnya, jika Pemprov Banten diminta untuk menambahkan suntikan dananya kepada Bank Banten, karena pada UU lain menyebutkan, Pemprov diminta untuk menaruh uangnya pada Bank yang sehat, sementara kondisi Bank Banten masih perlu disehatkan.

“Kalau ada keterangan tertulisnya kan jelas, bukan seperti yang tersiar diberita-berita saja. Kalau itu ada, kita siap,” tandasnya. (Den)

Print Friendly, PDF & Email