Kabar6-DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda usul Gubernur tentang penyertaan modal kedalam perseroan terbatas agrobisnis Banten mandiri (perseroda).
Pembacaan nota jawaban Gubernur, dibacakan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dihadapan para tamu undangan yang hadir dalam ruang rapat paripurna DPRD Banten.
Pantauan Kabar6.com, Rapat Paripurna jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda usul Gubernur tentang penyertaan modal kedalam perseroan terbatas agrobisnis Banten mandiri (perseroda) berjalan tertib, meski tanpa dihadiri oleh Gubernur.
Tiba dipenghujung acara, nota jawaban Raperda agrobisnis usul Gubernur, tiba-tiba menuai protes dari fraksi Partai PKB, DPRD Banten karena dianggap kurang rinci dalam menjawab pertanyaan yang sebelumnya diberikan dari oleh partai PKB.
Anggota Fraksi partai PKB DPRD Banten, Umar Bin Barwawi menilai jawaban yang diberikan Gubernur atas Raperda persiroda Agrobisnis Banten belum sama sekali menyinggung tentang bagaimana break even point ketika modal dari Pemprov Banten disertakan kedalam perusahaan tersebut.
“Saya tidak mendengar pemaparan dari Wakil Gubernur terntang keuntungan, manfaat untuk masyarakat, terlebih lagi tentang peningkatan PAD kita (Banten,red),” katanya, kemarin.
Selanjutnya, pihaknya juga menilai, Raperda pembentukan Persiroda belum menjelaskan tentang bagaimana modal usaha, sesuai Perda nomor 11 tahun 2019, bahwa modal usaha adalah 51 persen.
“Tetapi tidak dijelaskan pertanyaan dari fraksi PKB mengenai penyertaan aset tanah 10,2 hektar, dan juga tentang pasar yang totalnya setelah dihitung, jika itu 51 persen, maka seyogyanya dengan anggaran alokasi Rp 300 miliar, itu menjadi 153 miliar. Tapi, ketika kita hitung jika penyertaan itu digabungkan dengan aset melebihi dari 153 miliar. Dan itu belum dijawab wakil gubernur,” katanya.
Selain itu, pihaknya berharap penempatan pucuk pimpinan BUMD Agrobisnis bisa sesuai kebutuhan, menghindari terjadinya transit sementara bagi para pejabat yang belum memiliki kursi.
Wagub Banten, Andika Hazrumy, setelah pucuk pimpinan BUMD Agrobisnis terbentuk, nantinya komisaris dan jajaran direksi akan memaparkan sekaligus meramu rencana strategi dari BUMD Agrobisnis.
“Nanti, setelah BUMD ini ada, dan setelah pimpinan BUMD ini terpili. Bagitu prosesnya,” katanya.**Baca juga: Hasil Seleksi Akhir KI Banten Masih Misteri.
Diharapakan, keberadaan BUMD Agrobisnis ini nantinya bisa berperan bagi sektor pertajian dan perkebunan yang ada di Provinsi Banten.
“Intinya untuk menggantikan tengkulak, kita pemerintah mmebantu masyarakat. Agar harga-harga bahan pokok bisa stabil melalui BUMD agrobisnis. Sekaligus mensejahterakan petani Banten,” tandaanya.(Den)
