Kabar6-Puluhan nelayan yang tergabung dalam Aliasi Masyarakat untuk Keadilan (Amuk) Bahari berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (5/8/2019).
Mereka menuntut agar wakil rakyat di kursi DPRD Banten, menolak usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang diajukan Pemprov Banten.
Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu dimulai dengan menyampaian aspirasinya di depan Kantor Gubernur Banten. Mereka menuntut agar bisa bertemu langsung dengan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka alami tetapi gagal.
Sambil menyalakan api unggun dan membakar ikan hasil tangkapannya, para pendomonstran dari kaum nelayan Banten itupun mulai menggelar pertunjukan teatrikal.
Perwakilan massa aksi Daddy Hartadi mengatakan, Raperda RZWP3K dinilai justeru akan menyingkirkan serta membatasi ruang hidup nelayan sepanjang pesisir Banten.
“Raperda tersebut banyak mengakomodasi kepentingan industri pariwisata, privatisasi pulau kecil, reklamasi. Pasal 21 ini bertentangan denga Pasal lainnya. Istilahnya pasal satu membunuh pasal lainnya,” katanya.
Menurutnya, Raperda RZWP3K dari sisi administrasi tak layak untuk dilakukan pembahasan, terlebih disahkan menjadi perda. Sebab, mereka menilai belum ada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis resiko bencana akibat penambangan pasir yang ditimbulkan jika Raperda tersebut jadi disahkan.
Anggota Pansus Raperda RZWP3K Fitron Nur Ikhsan mengatakan, semua masukan dari nelayan adalah hal yang mesti dipertimbangkan dan akan disampaikan dalam pembahasan raperda selanjutnya.
**Baca juga: Listrik Padam, PLN Janji Berikan Kompensasi ke Pelanggan.
“Dengan penjelasan yang disampaikan sepertinya saya akan berada disamping bapak-bapak sekalian. Pengesahan raperda hanya butuh tiga ketukan palu. Tetapi kalau kami tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tiga ketuk palu itu akan menjadi musibah, bencana dan kita yang akan menanggungnya,” ujarnya.
Politikus Golkar itu mengucapkan terima kasih kepada para nelayan karena telah datang ke DPRD. Apa yang mereka sampaikan menjadi pengingat agar DPRD bisa semakin berhati-hati dalam setiap keputusannya.
“Saya yakin semua berniat baik tapi hasilnya bisa membuat tak baik jika tidak tahu apa yang dihadapinya. Saya terima kasih sudah kehadiran bapak dan ibu sekalian,” pungkasnya.**Baca juga: Listrik Padam, BPBD Kabupaten Tangerang Ngaku Kewalahan.
Selesai beraudiensi, merekpun akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(Den)
