oleh

Muhlis: Penambahan Bankeu Daerah yang Akan Menggelar Pilkada Dimungkinkan

image_pdfimage_print

Kabar6-Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis mengaku, penambahan bantuan keuangan (Bankeu) kepada daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2020 sangat dimungkinkan.

Menurutnya, meski dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Banten, delapan Kabupaten/Kota diusulkan akan memperoleh Rp40 miliar. Namun, angka tersebut masih bisa berubah.

“Ruang itu selama tidak membuat program baru masih sangat dimungkinkan untuk menambah volumenya di RAPBD. Asal programnya tidak ujug-ujug muncul,” kata Muhlis, kepada Kabar6.com, Senin (23/9/2019).

Hal itu dimaksudkan agar pembangunan infrastruktur di daerah yang akan menggelar Pilkada tidak terganggu, akibat PAD nya tersedot untuk Pilkada.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Nurulita meminta Pemprov Banten untuk menambahkan bankeu 2020. Hal itu dikarenakan PAD Kabupaten pandeglang hanya mencapai Rp220 miliar, sementara anggaran dasar masyarakat yang harus dipenuhi setiap tahunnya mencapai Rp150 miliar.

Penggunaan APBD Kabupaten Pandeglang untuk keperluan Pilkada dikhawatirkan akan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur Kabupaten Pandeglang.

Calon pimpinan Definitif DPRD Banten dari partai PKS periode 2019-2024 yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Badan angaran (Banggar) DPRD Banten 2014-2019, Budi Prajogo mengatakan, Bankeu dari Pemprov Banten kepada delapan Kabupaten/Kota tahun 2020 masih sama dengan pengajuan awal Bankeu 2019.

Dimana, berdasarkan pengajuan awal KUA-PPAS Banten, delapan Kabupaten/Kota mendapatkan Bankeu Rp40 miliar untuk setiap daerahnya, dengan total mencapai Rp320 miliar.

“Pada prinsipnya yang diusulkan Pemprov sama dengan tahun sebelumnya,” kata Budi.

Meski begitu, kata dia, angka tersebut belum final, mengingat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Banten belum terbentuk.

“Itu masih perkiraan sementara, karena AKD-nya juga belum kebentuk,” terang Budi.

**Baca juga: DPRD Kabupaten Serang Belum Serahkan Usulan Ketua Definitif, Ada Apa?.

Dirinya tidak menampik dalam beberapa tahun ini, anggaran Bankeu kepada Kabupaten/Kota se-Banten mengalami penurunan dari tahun 2017 lalu.

“Bantuan kan tidak harus bentuknya uang, bisa bantuan infrastruktur dan lokasinya juga kan ada di Kabupaten/Kota. Selain itu, dana perimbangan dari hasil penerimaan pajak juga terus meningkat,” katanya.(Den)

Print Friendly, PDF & Email