Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar diminta mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memanajemen organisasi pemerintah provinsi (pemprov) Banten. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan akademisi Ikhsan Ahmad.
Sekda Banten dianggap Ikhsan, tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov. Berdasarkan catatan Ikhsan Ahmad, kritik terhadap Sekda pernah muncul dari Wagub Banten Andhika Hazrumy, pada 2 Maret 2020.
Kala itu, kata Ikhsan, Sekda dianggap gagal dalam memberikan arahan kepada para ASN. Mahasiswa pun pernah mengkritik yang menganggap Sekda sebagai biang keksiruhan di Pemprov Banten, pada 12 Maret 2020.
“Diduga Sekda Banten gagal menjadi pemimpin yang mengayomi, mengarahkan, dan membawa perubahan yang lebih baik dalam suatu sistem kerja ASN yang efektif dan produktif,” ujar Ikhsan dalam rilisnya, Rabu (16/12/2020).
Kemudian diduga gagal dalam membangun akselerasi kebijakan strategis, terutama berkaitan langsung kebutuhan masyarakat. Kemudian kritik muncul dari DPRD Banten, dari Fraksi Golkar tanggal 12 Juni 2020. Kritiknya berisikan Sekda tidak mampu menajemen organisasi pemerintahan hingga teledor dalam mengambil kebijakan.
“Sekda Banten diduga melakukan kebohongan publik terkait pernyataannyanya pada 20 September 2020, yang menyatakan sport center akan menyerap 7.500 tenaga kerja, namun hingga saat ini tidak ada penjelasan atau terlihat penyerapan tenaga kerja yang dimaksud,” terangnya.
Kemudian, Sekda Banten yang kali ini dijabat Al Muktabar dianggap tidak paham bagaimana cara memulihkan perekonomian masyarakat Banten. Ikhsan melanjutkan dalam temuannya, pada sebuah diskusi di Caffe Umakite, 26 Juli 2020, Sekda pernah menyatakan ada tiga target dalam penanganan virus corona.
**Baca juga: Berbagai Ruas Jalan Serang Disekat, Pendukung Habib Rizieq Dekati Mapolda Banten
Paling utama kesehatan, kedua sosial systemic dan recovery ekonomi, termasuk komitmen pemulihan ekonomi melalui pemberdayan ekonomi kreatif untuk wilayah utara dan selatan Banten. “Namun hingga saat ini pernyataan tersebut seperti jauh panggang dari api,” jelasnya. (dhi)
