Kabar6-Mayoritas fraksi DPRD Provinsi Banten mengkritisi kebijakan lembaga eksekutif yang menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pascarefocusing anggaran yang ditimbulkan akibat Covid-19. Seperti dari Fraksi Partai Gerindra, PPP, Nasdem, PSI, Golkar, PDI-Perjuangan dan lain sebagainya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Anda Suhada dalam pidatonya mengatakan, target PAD pada sektor pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun ini berkurang 27,62 persen. Ia berasumsi mestinya bisa lebih besar.
“Akan tetapi perlu dibarengi dengan peningkatan sosialisasi yang baik, efektif dan intensif sehingga wajib pajak (WP) tahu dan memahami adanya kebijakan tersebut,” katanya, Rabu (29/7/2002).
Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran pajak kepada WP dan terus melakukan pelayanan yang optimal sehingga bisa memuaskan WP juga perlu terus dilakukan.
Jubir F PDI-P DPRD Banten, Jamin mengatakan, F PDI-P pada prinsipnya kondisi yang terjaji seperti yang pernah disampaikan Guberur.
Meski begitiu, pihaknya berharap, meski RAPBD-P Banten mengalami penutunan. Namun, pada perubahan APBD 2020 ini agar bisa lebih difokuskan pada program pemulihan ekonomi masyarakat Banten.
Jubir F Patai Golkar DPRD Banten, kuswarsa mengatakan, pada pengurangan pajak daerah PKB, BBNKB, PBBKB yang dibagikan ke Kabupaten/kota turunnya sekitar 25 persen. Namun pada bagi hasilke daerah turunnya sangat drastis menjadi 45 persen. “Mengapa, seharuanya inle (sejalan),” katanya.
**Baca juga: DPRD Banten Sindir Banyak OPD Absen Rapat Paripurna.
Lebih jauh Kuswarsa mengatakan, berdasarkan pantauannya, pendapatan sektor pajak PBB di Kabupaten/kita selama masa pendemi covid-19 tidak mengalami penurunan signifikan. Dengan begitu, seharusnya pendapatan pajak kendaraan bermotor tetap dioptimalkan. Sebab, PKB erat dengan dengan kepemilikan langsung.
Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, segala tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Banten akan disampaikan atau dijawab pada Rapat paripurna selanjutnya. (Den)
