Kabar6-Administrasi sekolah kiranya masih menjadi hambatan bagi siswa di Provinsi Banten untuk bisa mengikuti Ujian Nasional (UN).
Faktanya, hingga kini masih ada laporan yang masuk ke posko pengaduan khusus UN, yang dibuka Ombudsman Banten.
“Ternyata masih ada pelajar yang tidak bisa ikut UN cuma karena belum membayar sejumlah administrasi. Seharusnya itu tidak boleh,” kata Ketua Ombudsman Banten, Bambang Poerwanto Sumo, Senin (13/4/2015).
Persoalan itu, diyakini Bambang akan berdampak langsung pada psikologis siswa dalam menghadapi ujian yang menentukan kelulusan mereka dari bangku sekolah. ** Baca juga: Wartawan Tangerang Jadi Korban Pecah Kaca
“Terpenting, pelajar diikutkan dulu dalam UN. Bila perlu, mereka tidak harus mengetahui persoalan administrasi tersebut. Karena itu bisa menyusul antara pihak sekolah dan orang tua pelajar. Jikalau mereka tidak mampu, kan bisa dibuktikan melalui keterangan tak mampu,” terangnya.
Dirinya berharap agar Dinas Pendidikan (Dindik) setiap kabupaten dan kota memberikan teguran keras kepada sekolah yang membandel tersebut. “Pihak sekolah harus mendapat teguran dari dinas, agar persoalan itu tidak terulang,” tegasnya.
Sayangnya, Ketua Pelaksana UN Provinsi Banten, Tedy Rukman, mengaku tidak mengetahui perihal adanya siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena persoalan administrasi.
“Kalau benar ada, kami sangat menyayangkan. Karena pada dasarnya UN itu gratis dan dibiayai oleh negara, UN sendiri haknya siswa untuk mengikutinya,” kata ketua Pelaksana UN Provinsi Banten, Tedy Rukman.
Tedy juga berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar siswa dapat mengikui UN. “kami akan langsung melakukan koordiansi dengan pihak dinas kabupaten kota, karena kita mempunyai keterbatasan kewenngan,” tegasnya.(tmn/din)
