Kabar6-Maraknya baliho calon yang sudah pede menjadi Capres, legislator dan calon kepala daerah di Banten menjadi pembicaraan publik, seolah mereka tidak paham bahwa jadwal sosialisasi pemilihan umum belum dimulai.
Komunikolog Politik & Hukum Nasional Tamil Selvan mengatakan, bahwa perilaku tersebut terjadi karena para tokoh-tokoh sentral di Partai Politik telah lebih dulu memajang baliho sebagai Calon Presiden padahal tahapan dari KPU belum ditentukan. Hal tersebut, kata Tamil, menjadi preseden buruk.
“Guru makan berdiri, murid makan berlari. Kira-kira ini adagium yang tepat. Tapi jika menilik Banten, pertanyaannya simple. Apakah para aktor politik yang tebar pesona, seperti caleg, kepala daerah, bahkan capres, berani dan mampu mendeklarasikan melawan Mafia Tanah yang berakar ini?,” ujar pria yang akrab disapa Kang Tamil ini kepada awak media, Jumat (13/1/2023).
**Baca Juga: KPN Ungkap Peta Politik Setahun Menjelang Pilpres, Prabowo Cak Imin Unggul
Kang Tamil mengatakan jika melihat indeks prestasi diseluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Banten, mayoritas segala aspek terus mengalami perbaikann kecuali pertanahan.
Jika masuk, sudah ada persoalan pertanahan apalagi menyangkut oknum perusahaan besar, maka seolah tidak ada pemerintah dan hukum yang membela rakyat.
“Saya sendiri menilik historical bagaimana berjuang bersama teman-teman pengamat politik dan aktivis 98, untuk berjuang mengembalikan tanah masyarakat yang di caplok mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang. Jadi ini kriteria penting, jangan sampai ada belenggu kekuatan mafia tanah dalam proses politik di Banten yang membuat penegakan hukum tidak berjalan,” katanya.
Dalam hal maraknya baliho-baliho tadi, Kang Tamil mengatakan bahwa partai politik boleh mulai mensosialisasikan partainya setelah penetapan nomor urut belum lama ini, dan itu sudah sesuai keputusan KPU.
Namun jika sosialisasi bacaleg, apalagi calon kepala daerah yang konstalasinya pasti berubah setelah pilpres, maka menurutnya, hal itu sebagai bentuk nafsu politik yang diyakininya bukan dilakukan oleh incumbent.
“Disisi lain, ini sebagai strategi mendesak partai politiknya, agar mencalonkan tokoh tersebut karena sudah bergerak melakukan sosialisasi, jadi semacam strategi menyandera partai politiknya sendiri dari kompetisi internal,” jelasnya
“Namun apapun itu, KPU harus bisa meminta segenap Partai Politik menertibkan kader-kadernya, atau ini hanya akan menambah antipati masyarakat terhadap politik, dan memperbesar angka golput di pemilu,” tandasnya. (Oke)
