oleh

Mahasiswa Tuding Pengawasan Bansos di Lebak Lemah

image_pdfimage_print

Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyebut, masih banyak penyelewengan dan prakti tak sesuai juknis terjadi pada bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Lebak.

“Banyak warga miskin yang justru tidak mendapat bantuan sosial. Banyaknya kesalahan penerima bansos, yang berhak justru tidak menerima dan sebaliknya yang tidak berhak malah menerima bansos,” kata Ketua HMI Lebak, Adang Hardiana saat berunjuk rasa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Rabu (30/9/2020).

Mahasiswa juga menemukan banyak terjadi potongan bansos yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM). Lemahnya pengawasan yang harusnya dilakukan oleh dinas terkait, dianggap menjadi faktor praktik-praktik penyelewengan tersebut terjadi.

“Fungsi TKSK (Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) sebagai kepanjangtanganan Dinsos yang punya fungsi koordinasi, fasilitasi, dan administrasi justru tidak berjalan dengan baik,” sebut Adang.

Mahasiswa juga menyoroti persoalan penonaktifan peserta BPJS PBI di tengah masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum diperbaharui.

“Kami mendesak agar segera menyempurnakan DTKS,” tegas Adang.

Sementara itu, Kabid Linjamsos Dinsos Lebak, Endin Toharudin, memastikan, pihaknya sebagai dinas teknis dalam pelaksanaan dan pengawasan berusaha semaksimal mungkin program sesuai dengan harapan.

**Baca juga: Dianggap Kontroversial, 2 Poin Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru di Lebak Dihapus.

“Kami selalu edukasi KPM dan pendamping di setiap kesempatan, termasuk tentang DTKS yang memang ini kaitanya dengan pemerintah desa yang harus responsif untuk selalu memperbaharui secara berkelanjutan,” kata Endin.(Nda)

Print Friendly, PDF & Email