oleh

Mahasiswa Kecam Gubernur Banten yang Laporkan Buruh Ke Polda Banten

Kabar6 – Kecaman atas tindakan Gubernur Banten, Wahidin Halim terhadap buruh dikeluarkan oleh GMNI Cabang Serang. Mahasiswa mengatakan bahwa Gubernur Banten tidak bisa membangun komunikasi yang baik ke rakyatnya.

Wahidin Halim yang tidak pernah membangun komunikasi yang baik dan menemui buruh, malah melaporkan buruh ke Polda Banten. Tindakan itu juga dikecam oleh mahasiswa.

“Mahasiswa dan buruh bersatu, melawan keangkuhan gubernur. Sebagai tokoh publik memerlukan gaya komunikasi yang bisa menyejukkan kondisi yang sedang panas, bukan malah membuat semakin panas,” kata Latif, Ketua GMNI Cabang Serang, Minggu (26/12/2021).

Komunikasi memanaskan situasi yang dimaksud mahasiswa yakni, Gubernur Banten, Wahidin Halim, menyuruh pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak menerima UMK yang sudah ditetapkannya.

Ditambah, sebagai kepala daerah dan representatif pemerintah pusat, Gubernur Banten, Wahidin Halim, tidak pernah menemui buruh yang menyuarakan aspirasinya. Bahkan sebelum terjadi penggerudukkan kantornya, WH tidak nampak saat Kapolri datang ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Wahidin juga tidak menemui buruh yang menantinya, untuk menyampaikan aspirasinya.

“Sejalan dengan pernyataan Gubernur Banten bahwa pertumbuhan ekonomi Banten tembus diangka 8,95 persen, ini artinya bahwa sebenernya kenaikan upah minimum pun setidaknya bisa menyentuh 8 persen,” terangnya.

Mahasiswa dari GMNI juga mendesak Wahidin Halim memperbaiki gaya komunikasinya sebagai kepala daerah, yang dianggapnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan komunikasi yang baik, maka keamanan dia dalam mengambil keputusan dan kebijakan bisa terjamin.

**Baca juga: 248 Ribu Orang Telah Menyebrang Dari Pulau Jawa Menuju Pulau Sumatera

Mahasiswa juga mendesak Wahidin Halim mencopot Kadisnaker Banten, karena tidak mampu bekerja dengan baik.

“Gubernur Banten harus menjadi pemimpin dengan memiliki kemampuan dialogis. Gubernur Banten perlu melakukan evaluasi internal OPD guna delegasi kewenangan. Evaluasi dan Copot kepala Disnaker provinsi karena tidak becus kerja,” ujarnya.(dhi)

Berita Terbaru