oleh

Lulusan SMK Sulit Cari Kerja, Dewan Banten Minta Dindikbud Cari Solusi

image_pdfimage_print

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawasaid Dimyati Kusuma meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk segera mencarikan titik persoalan yang menjadi pemicu lulusan sekolah menengah atas (SMA), khususnya sekolah menengah kejuaruan (SMK) di Provinsi Banten banyak yang menganggur akibat belum terserap lapangan kerja.

“Kami lagi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari titik masalahnya,” terang pria yang akrab dengan sapaa Cak Nawa itu, kepada Kabar6.com, Senin (16/12/2019).

Terkait kurikulum selama ini dengan kebutuhan dilapangan yang dianggap belum sesuai, pihaknya meminta kepada Dindikbud Banten untuk bisa memasukan kurikulum dengan muatan lokal, yaitu dengan memperbanyak praktek-praktek dilapangan agar lulusan SMK bisa lebih siap kerja, sambil menunggu perubahan kurikulum secara menyeluruh dilakukan oleh pusat.

“Kurikulum kan mengacu pada ketentuan Pemerintah pusat. Mugkin yang kurikulum muatan lokal, yaitu dengan memperbanyak praktek di SMK agar bisa lebih siap kerja,” katanya.

Menurutnya, melihat rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Banten adalah lulusan SMK.

Dengan begitu, lanjut Nawa, diperlukannya pembenahan dari berbagai bidang, termasuk mencari tahu titik persoalan sebenarnya yang terjadi dilapangan, yang menyebabkan angka pengangguran di Provinsi Banten membeludak.

Diketahui, dari sekian banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Banten, 80 SMK dantaranya adalah negeri, dan 648 SMK lainnya adalah milik swasta.

Sebelumnya, lanjut Nawa, pihaknya juga mengkritisi kinerja Dindikbud Banten yang dinilai payah.

Hal itu terlihat dari capaian kinerja Dindikbud Banten yang belum mampu melaksanakan secara paripurna dari setiap program pemerintah yang telah dianggarakan.

Menurutnya, ketetapan APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur dan dewan yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh OPD teknis.

Padahal, kata Nawa, pendidikan merupakan sektor penting dalam mewujudkan RPJMD Banten, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Seiring dengan peningkatan pendapatan yang diterima pegawai di Dindikbud Banten, seharusnya bisa dibarengi dengan capaian yang diperoleh. “Kan kesejahterannya sudah ditingkatkan, harus dibarengi dengan etos kerja yang baik,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Dindikbud Banten untuk mencarikan jalan keluar atas semua permasalahan yang terjadi untuk dicarikan dicarikan solusinya.

**Baca juga: Pemprov Banten Terima Calon Komisioner KI, Berikut Nama-namanya.

“Kedepan komisi V juga akan sering-sering menanyakannya terkait masalah-masalah yang terjadi,” katanya.

Menurur Nawa, pembangunan suatu daerah akan terlihat dari pembangunannya pada sektor pendidikannya.

Menurutnya, kejadian silih bergantinya pucuk pimpinan di Dindikbud Banten bukan alasan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten menjadi tersendat.(Den)

Print Friendly, PDF & Email