oleh

LSM Sebut Rano Gubernur Seremonial

Kabar6-Selama menjabat sebagai Plt. Gubernur Banten, Rano Karno, hingga kini belum menunjukkan prestasi memuaskan. Bahkan, sepeninggal Gubernur non aktif Ratu Atut Chosiyah, kondisi daerah itu kian terpuruk.

Bekas artis kawakan yang akrab disapa ‘Si Doel’ ini, dituding banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal bersifat seremoni semata. Disamping itu, kebijakan yang diambil Rano, cenderung abu-abu dan tak jelas arahnya.

“Ini mah Gubernur seremonial. Kebijakannya gak jelas, banyak yang abu-abu. Semua hanya retorika belaka,” ungkap Ketua Tim Kajian Koalisi Rakyat Banten untuk Keadilan, Kamaludin, kepada Kabar6.com, Rabu (10/9/2014).

Kritik pedas yang dilontarkan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Rano yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, bukan tanpa alasan.

Faktanya, banyak paket proyek jalan di Dinas Binamarga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten, yang terancam gagal dikerjakan pada tahun ini.

“Sekitar sepuluh dari lima belas paket proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah, dipastikan batal dikerjakan tahun ini. Sebab, sepuluh paket proyek itu sudah tiga kali gagal tender,” katanya.

Menurut Kamal, gagalnya proses lelang pada 10 paket proyek tersebut, diduga karena tidak profesionalnya panitia lelang yang ada di Kelompok Kerja (Pokja) Unit Lelang Pengadaan (ULP).

Selain itu, pihaknya menduga ada oknum di Pokja ULP yang ikut terlibat dan bermain dengan pengusaha tertentu.

“Untuk itu, kami minta Gubernur turun tangan mengevaluasi panitia lelang. Dan, dalam waktu dekat kami akan mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar menurunkan tim digital foreinsik di Banten ini,” tegasnya.

Jika hal ini tak segera disikapi, kata Kamal, maka serapan anggaran di tanah jawara tahun ini diprediksi tak lebih dari 20 persen. Artinya, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), melonjak tajam dibading tahun sebelumnya.

“Prediksi kami, APBD tahun ini hanya terserap sekitar 20 persen. Jadi, ketika angka Silpa tinggi, maka Gubernur Banten gagal mengelola uang rakyat,” bebernya.**Baca juga: Warga Usir Rano Karno Dari Tanah Jawara.

Sedianya, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, Rano juga sempat membuat pernyataan yang memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan, baik di Banten maupun di luar Banten.

Ya, Rano menyatakan siap mundur dari jabatan Plt Gubernur Banten, bila partai berlambang moncong putih itu kalah dalam perebutan suara Pilpres di Banten. *Baca juga: Soal Mundur, Rano Karno Harus Konsekwen Dengan Janji.

Faktanya, hasil penghitungan suara usai Pilpres, PDIP ternyata benar-benar kalah di Banten. Dan ironisnya, Rano Karno hingga kini tidak menepati janjinya mundur.(din)

Berita Terbaru