Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar meminta Pemerinah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat, untuk menyerahkan aset tidak terawat yang ada di Kabupaten Tangerang.
Hal itu disampaikan Bupati Zaki dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Selasa (29/3/2016).
“Pada kesempatan ini saya meminta, apabila pihak Provinsi atau Pusat tidak mampu merawat aset-asetnya yang ada di Kabupaten Tangerang, lebih baik serahkan kepada kami (Pemkab Tangerang). Kami akan mengurusnya dengan konsekuensi yang sudah kami pikirkan. Untuk Pemprov seperti kewenangan jalan protokol. Sedangkan pusat seperti situ dan sungai,” ungkapnya.
Zaki pun menjelaskan, banyak efek yang diterima pihak daerah saat aset yang ada diwilayahnya tersebut tak diurus dengan baik.
“Efeknya ke kita seperti banjir serta banyaknya lahan hijau milik masyarakat yang dijual kepada pihak swasta, karena alasan kesulitan air. Irigasi atau sungai yang seharusnya bisa mengaliri sawah mereka, malah kering karena sungai mulai dangkal akibat tak dikeruk pemerintah pusat,” papar Zaki.
Zaki meminta, pada tahun 2017 pihak pusat dan provinsi dapat menanggapi permintaan pihak Pemerintah Daerah. **Baca juga: Dongkrak Wisatawan, Disbudpar Banten Luncurkan Website.
“Kami minta cepat ditanggapi atau kalau memang tak mau diberikan kepada Pemerintah Daerah, kami minta Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat mengurusnya dengan baik supaya, kami tidak lagi lagi menanggung efek akan tak terurusnya aset tersebut,” tegasnya. **Baca juga: Wanita Muda Bersimbah Darah Dekat Bandara Soetta.
Sedianya, tampak hadir dalam Musrenbang tersebut, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina, Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Supriyadi, Direktur Operasional Angkasa Pura II Djoko Muratmodjo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Nazil Fikri.(shy)
**Baca juga: Soal Banjir, Bupati Zaki: Negara Lalai Mengurus Aset.
