Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pengangguran terbuka di Provinsi Banten menduduki peringkat teratas secara nasional beberapa waktu lalu.
Banyak faktor menjadi penyebab tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten membeludak, salah satunya disebabkan oleh kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja yang belum sinkron.
Meski begitu, Pemerintah daerah (Pemda) hanya bisa menunggu agar perubahan kurikulum pendidikan bisa disesuaikan, melihat kewenangannya ada pada pusat, bukan di daerah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, M. Yusuf mengaku belum mendengar ada rencana perubahan kurikulum pendidikan SMA/SMK agar sesuai dengan kebutuhan lapangan dari pemerintah pusat.
“Kurikulum belum dengar perubahannya, yang ada itu yang di sampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 11 Desember lalu,” terang Yusuf, kepada Kabar6.com, Selasa (17/12/2019).
Menurutnya, kewenangan untuk merubah kurikulum tersebut ada pada pusat, bukan oleh Pemda. “Kurikulum itu kewenagan pemerintah pusat,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk segera mencarikan titik persoalan yang menjadi pemicu lulusan sekolah menengah atas (SMA), khususnya sekolah menengah kejuaruan (SMK) di Provinsi Banten banyak yang menganggur akibat belum terserap lapangan kerja.
“Kami lagi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari titik masalahnya,” terang pria yang akrab dengan sapaa Cak Nawa itu, kepada Kabar6.com, Senin (16/12/2019).**Baca juga: 73 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020.
Terkait kurikulum selama ini dengan kebutuhan dilapangan yang dianggap belum sesuai, pihaknya meminta kepada Dindikbud Banten untuk bisa memasukan kurikulum dengan muatan lokal, yaitu dengan memperbanyak praktek-praktek dilapangan agar lulusan SMK bisa lebih siap kerja, sambil menunggu perubahan kurikulum secara menyeluruh dilakukan oleh pusat.(Den)
