oleh

Kualitas Hasil Proyek di Tangsel Dituding Amburadul

image_pdfimage_print

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ruhamaben, melihat bahwa kualitas hasil pekerjaan perbaikan dan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah masih buruk. Menurutnya ada sejumlah permasalahan mendasar yang menjadi faktor pemicunya.

“Saya hampir setiap saat memperhatikan kualitas pembangunan di daerah ini. Mulai dari jalan yang saya lewati, sampai bangunan gedung yang saya lihat langsung di lapangan. Kualitasnya masih memprihatinkan,” sebut Ruhamaben, Kamis (31/1), kemarin

Mengenai pekerjaan perbaikan dan revitalisasi itu diantaranya seperti gedung-gedung sekolah, pemerintahan, jalan, konblokan, betonisasi dan lain sebagainya.

Ruhamaben menilai, buruknya kualitas pembangunan disebabkan banyak faktor. Utamanya, profesionalitas kontraktor yang lebih mementingkan keuntungan (profit oriented) ketimbang hasil kualitas pekerjaan tersebut.

Sedang dari pemerintah, kurangnya pengawasan pembangunan jadi faktor lainnya yang menyebabkan buruknya pembangunan tersebut.

“Mulanya saya duga dari pilihan pemenangan tender yang ditetapkan eksekutif yang tidak melihat sisi kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, minimnya pengawasan yang dilakukan. Kedepan, kami harap eksekutif lebih selektif lagi memilih kontraktor, dan tentunya lebih ketat lagi melakukan pengawasan proyek,” imbaunya.

Ruhamaben mencontohkan, salah satu pembangunan yang buruk kualitasnya tersebut misalnya pembangunan gedung sekolah yang sampai kini tidak selesai. Jumlahnya mencapai 8 gedung, kemudian pembangunan kantor pemerintahan yang juga belum selesai.

“Belum lagi konblok jalan yang juga tidak rapih. Ini tentu harus jadi evaluasi dinas terkait. Jangan lagi kontraktor yang tidak profesional itu diberikan kerjaan, sebab itu akan memperburuk citra Tangsel yang sedang mengejar predikat modern. Kalau bangunannya buruk bagaimana mau dibilang modern,” sindirnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendukung langah Walikota Tangsel yang akan mendaftarhitamkan kontraktor yang tidak profesional.

“Coba kita lihat gerakan itu mujarab atau tidak. Pokoknya, kami dari dewan, hanya ingin tahu hasil akhir yang bagus. Caranya seperti apa, itu ada di tangan eksekutif. Tentunya ada di tangan Walikota selaku pemangku kebijakan,” pungkasnya.(yud)

Print Friendly, PDF & Email