Kabar6-KPU bersama Pemkab Pandeglang telah menyepakati anggaran hibah untuk penyelenggaran Pilkada Pandeglang 2020 mendatang. Dari Rp83 miliar yang diusulkan KPU, Pemkab Pandeglang hanya menyanggupi Rp68 miliar lebih.
Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap berkurangnya anggaran dari pengajuan KPU tidak menghambat penyelenggaran pesta lima tahunan tersebut. Alasan Pemkab Pandeglang tidak menyanggupi usulan KPU karena terbentur dengan minimnya anggaran.
“Supaya tidak terganggu pelayanan dasar, saya minta coba break dwon lagi mana yang penting mana yang tidak, supaya semua bisa didistribusi,” kata Irna di Pendopo bupati usai penandatangan NPHD dengan KPU, Rabu (2/10/2019).
Begitu pun dengan anggaran hibah untuk Bawaslu Pandeglang sampai saat ini belum ada kesepakatan. Namun, jika Bawaslu hendak menandatangi NPHD saat ini, maka totalnya anggaran hibahnya hanya 8 miliar. Sisanya bisa diusulkan melalui APBD murni 2020.
“Kalau mau tandatangan NPHD, tandatangani dulu Rp8 miliar, kan inginnya Rp16 miliar. Karena di RKUA-PPAS (Bawaslu) hanya Rp8 miliar yang dibahas oleh dewan lama, kan harus dibahas dengan dewan yang baru untuk APBD 2020,” ungkapnya.
Tak hanya KPU dan Bawaslu, hibah untuk pihak keamanan pun tergolong kecil. Irna kembali menyebutkan untuk hibah keamanan untuk Polres Pandeglang dan Kodim 0601 Pandeglang hanya Rp3,5 miliar.
“Pengamanan itu hanya Rp3,5 miliar Kodim sama Polres, minus. Kalau di luar ada yang hampir Rp5 miliar, (ditambah lagi) tahun ini ada Pilkades,” terang Irna.
Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, berkurangnya anggaran yang diajukan KPU Pandeglang dari Rp83 miliar dan hanya disanggupi Rp68 miliar berimbas pada pemangkasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 2200 menjadi 1983 TPS dan menghilangkan beberapa kegiatan sosialiasi.
“Pertama yang kita kurangi jumlah TPS sekitar 1.983 TPS, dan mengurangi kegiatan sosialisasi namun tidak merubah kaitan dengan persolaan subtansi, termasuk juga kegiatan bimbingan teknis yang coba kita ambil metode sederhana dan tentunya tidak mengurangi subtansi,” tandasnya.
Lain cerita dengan Bawaslu Pandeglang, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait penandatanganan NPHD dengan pihak Pemkab Pandeglang. Meski pun bupati Pandeglang Irna Narulita sempat mempersilahkan Bawaslu untuk menandatangi NPHD dengan besar hibah Rp8 miliar.
“Sampai saat ini, kami belum mendapat konfirmasi resmi mengenai besaran Anggaran hibah Pilkada untuk Bawaslu,” kata komisioner Bawaslu Pandeglang Karsono.
**Baca juga: 17 Desa di Pandeglang Bakal Gelar Pilkades.
Saat prosesi penandatanganan NPHD, Karsono meminta agar Pemkab Pandeglang dapat merealisasikan anggaran yang telah diajukan Bawaslu Pandeglang sebesar Rp24 Miliar.
“Kami berharap anggaran yang diberikan sesuai dengan peruntukan tahapan sesuai draft yang kami ajukan sebesar Rp24 Miliar,” bebernya.(Aep)
