Kabar6-Jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. Jika ditarik ke belakang mahalnya mahar politik yang akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang bertentangan melawan hukum.
“Politik masih berbiaya mahal dalam pilkada, pemilu dan lain sebagainya,” kata pengamat politik asal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul saat dikonfirmasi kabar6.com, Minggu (6/12/2020).
Menurutnya, upaya penegakan hukum ini dinilai dapat pengaruhi elektoral pasangan calon yang diusung oleh oknum kader partai politik pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
Adib pastikan potret kalau orang akan memilih karena partainya tentu ini akan berpengaruh terhadap elektoral pasangan calon diusung oleh partai politik tertentu yang sedang dirundung masalah korupsi.
“Saya pikir ada pengaruhnya ke Tangsel. Karena kan yang selalu dijual elektoral koalisi partai gemuk ini akan menimbulkan dukungan luar biasa dari masyarakat fanatisme partai pasti ada,” jelas Adib.
**Baca juga: Pilkada 2020, Epidemiologi UI: Hentikan Pasien Covid-19 Bisa Nyoblos
Kedua, lanjutnya, ia pikir persoalan skandal korupsi yang menjerat menteri diserahkan kepada penegak hukum. Tapi memang kalau bicara soal hal-hal seperti mahalnya ongkos politik itu sudah menjadi rahasia umum.
“Kita juga tidak boleh berasumsi tapi memang ketika kekuasaan itu dibagi jatah kursi menteri. Ketika ada Bansos itu kan ya isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti itu,” ujarnya.(yud)
