Kabar6-Komsisi I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk rapat kerja membahas migrasi siaran televisi (TV) analog ke TV Digital yang dinilai menyusahkan rakyat. Utamanya dalam pembagian alat Set Top Boks (STB) gratis bagi rakyat tidak mampu.
Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan mengatakan, kebijakan migrasi siaran televisi analog ke digital di wilayah Jabodetabek masih ruwet. Pasalnya, pemerintah dan pihak siaran televisi swasta belum memenuhi komitmen yang telah disepakati.
“Kebijakan pemerintah itu tidak didukung siaran televisi swasta sehingga pemerintah melakukan pelanggaran hak publik untuk mendapatkan informasi,” kata Nico saat jadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Media Center kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).
Jadi, lanjut Nico, yang paling bertanggungjawab atas keluhan masyarakat itu adalah pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo. Hal inilah yang menyebabkan ada hak masyarakat yang dilanggar dalam kebijakan tersebut, yaitu hak untuk mendapatkan informasi sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dan menjadi ramai di berbagai sosial media.
“Kita akan menggelar rapat kerja dengan Menkominfo untuk membicarakan komitmen pemerintah. Enggak mungkin bisa dilaksanakan secara nasional jika masyarakat tidak disediakan set top box, alat yang digunakan untuk pesawat televisi analog untuk mendapatkan siaran digital,” ungkap
Nico, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP.
Kemenkominfo terkesan memaksakan kebijakan tersebut. Sementara pihak televisi swasta masih bertahan. Bahkan, kedua pihak terlihat buntu dalam komunikasi dan koordinasi dalam kebijakan ini. “Menurut saya, segera revisi UU Penyiaran. Karena kebijakan ASO tidak ada sanksinya. Kita ingin atur dan selesaikan hal ini secepat mungkin,” tandas Nico.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pemerintah tidak komitmen membagikan STB yang dijanjikan akan dibagi dalam 6 juta STB. “Langkah konkrit kami menagih komitmen lembaga penyiaran swasta akan membagi STB secara gratis,” ujar Nurul Arifin yang juga jadi pembicara diskusi.
Realisasinya tidak sesuai komitmen, sambung Nurul, karena swasta butuh tenaga dan biaya untuk memenuhi komitmennya. “Pemerintah anda jangan jualan dulu, bereskan dulu gratisnya. Harusnya komitmennya dibagi gratis dulu baru sisanya di jual. Yang ada sekarang STB beredar di pasar bahkan lewat online dan harganya sudah naik,” sindirnya.
Menurut Nurul, semua fraksi di DPR mendukung migrasi tersebut. Namun dalam UU-nya tidak ada sanksi, seperti ada pelanggaran hak publik. “Yang penting bagi saya komitmen STB 6 Juta yang dijanjikan sampai dulu ke rakyat. Saya menagih komitmen itu. Jangan dijual dulu.
**Baca juga: Putin- Zelensky Dipastikan Absen, Hikmahanto : Indonesia Sukses Gelar KTT G20
Masak nggak bisa sampai akhir tahun ini dibagi ke rakyat. Ini masa sulit. Jangan sampai mempersulit rakyat,” ulangnya.
Pengamat Kebijakan Publik Syaifuddin menilai keluhan masyarakat di Jabodetabek akibat kurangnya sosialisasi. Menurut dia, dalam presfektif komunikasi kebijakan ASO meninggalkan banyak masalah. Kebijalan yang dimunculkan merupakan kebijakan publik.
“Roh kebijakan publik itu merupakan aktivitas komunikasi politik. Ini persoalan komunikasi yang tidak efektif. Niatnya bagus tapi caranya tidak benar. saya melihat ini bagian dari benang kusut. Harusnya bagaimana suatu kebijakan itu disosialisasikan. Siapa yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, ya Menkominfo,” kata Syaifudin. (ers)
