Kabar6- Aliansi Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Kabupaten Pandeglang, menyoroti menu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal ini terungkap dalam aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Aksi tersebut menyoroti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako, karena terdapat beberapa kualitas menu yang diterima KPM yang kurang layak konsumsi.
Dalam aksinya, mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi mulai dari HMI, GMNI, GPII, Pemuda PUI, GPMI, AGMI, GEMPA, HMPS, Mapancas.
Dalam aksinya massa aksi menyatakan kualitas bantuan orang miskin itu tidak sesuai pedum, dan tidak layak dikonsumsi oleh KPM.
Agen warung yang tidak bebas memilih suplier sehingga tidak sesuai pedum BPNT atau program sembako dan tidak sesuai peraturan menteri Sosial nomor 11 tahun 2019.
“KPM tidak bebas memilih agen karena sudah ditentukan oleh tim koordinasi Bansos pangan kabupaten Pandeglang dengan bank penyaluran,” kata salah satu perwakilan dari Korpma GPII, Fikri Abidzar Albar.
Mereka menduga ada beberapa oknum Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah menyalahi aturan prinsip penyaluran bantuan pangan non tunai, yang tidak sesuai pedum nomor tahun 2020 pan Perpres nomor 48 tahun 2016 dan nomor 12 tahun 2017.
“Lemahnya pengawasan pelaksanaan penyaluran program BPNT atau sembako oleh tksk dan dinas sosial kabupaten Pandeglang,” katanya.
**Baca juga: Relokasi PKL Pasar Labuan Pandeglang Terkendala Lokasi.
Sementara, Kadinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, untuk masalah kualitas dan beberapa temuan yang KNPI sampaikan, pihaknya saat ini tengah memperbaiki, bahkan tidak jarang dirinya turun ke lapangan memantau langsung proses penyaluran.
“Mereka itu kan kadang tidak tahu kerja Dinsos, saya kan selalu turun ke lapangan memantau langsung, bahkan untuk masalah temuan adanya ketidaksesuaian dengan pedum, kita juga terus melakukan penelusuran yang perlu diperbaiki, soal menu soal e-warung,”tandasnya.(Aep)
