Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang diminta transparan perihal penunjukan langsung tim seleksi pilkades dari Institute For Community Development (ICD).
“Kami meminta transfarasi kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ( DPMPD) Kabupaten Tangerang perihal penunjukan langsung kepada ICD,” kata Ketua LSM Lipkor Heri Heryanto kepada wartawan, Kamis 10/10/2019.
Apalagi, kata Heri, sumber anggaran pelaksanaan tes ini berasal dari APBD tahun 2019 yang dititipkan kepada panitia pilkades dengan sistem auto debit yang dipotong langsung oleh bendahara keuangan.
Menurut Heri, sesuai aturan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, seharusnya pemdes melakukan perencanaan dengan matang, terkait badan hukum lembaga tersebut, izinnya dan kantornya. Apalagi lembaga tersebut mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Tangerang.
“Ini main asal tunjuk langsung aja, tidak membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga lain yang serupa, ini mengelola uang negara bukan uang pribadi,” tuturnya.
Selain menanyakan penunjukan langsung, Heri juga mempertanyakan kinerja tim penilai dari ICD. Sebab, kata dia, pada proses pengetesan, banyak kejanggalan diantaranya peserta diperbolehkan untuk mencontek, bahkan seluruh panitia pilkades rela bergadang karena menunggu hasil tes yang dibagikan secara langsung melalui surat kepada panitia.
**Baca juga: Balon Kades Dicoret, Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Patrasana.
“Anggaran per panitia nilainya 2.5juta dikali 153 desa, jumlahnya sekitar 380juta lebih, kami juga neragukan hasil ters tertulisnya karena dengan jumlah personil ICD yg jumlahnya tidak banyak bisa mengecek 600 peserta test,” ujarnya.
Sebagai warga kata Heri, dirinya wajar mempertanyakan anggaran 22 miliar yang diperuntukan bagi pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang.(Vee)
