Kepesertaan BPJS Belum Capai Target

Kabar6.com

Kabar6-Mengingat masih banyaknya pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pesimis target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta kepesertaan BPJS Kesehatan akan tercapai pada 1 Januari 2019.

Hingga saat ini, target peserta program JKN atau BPJS Kesehatan masih tersisa 87 juta jiwa.

“Untuk itu, berarti setiap bulan harus ada penambahan peserta rata-rata 8,7 juta jiwa,” tutur wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN, Ansori, melalui siaran persnya, Senin (12/02/208).

Diungkapkannya, dari 257,5 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, per Januari 2018 jumlah penduduk yang terdaftar dalam sistem JKN tercatat 187.982.949 jiwa atau 73 persen. Sebanyak 92 juta di antaranya adalah peserta dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

DJSN sendiri, diakui Ansori, sudah membuat peta masalah terkait BPJS Kesehatan ini. Bahkan memberikan laporan tertulis langsung kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi laporan tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan.

Terkait kepesertaan, anggota DJSN Rudy Prayitno menjelaskan, pekerja formal yang terdaftar dalam sistem Jaminan Sosial ternyata tidak melulu didominasi oleh pekerja disektor swasta.

Bahkan hasil monitoring dan evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), banyak pekerja yang bekerja di kantor pemerintah belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sungguh ironis, satu sisi pemerintah mengkampanyekan program jaminan sosial untuk seluruh penduduk tetapi disektor pemerintah sendiri masih banyak yang belum tersentuh program nasional ini,” kata Rudy Prayitno.

Mereka yang bekerja di kantor pemerintah yang belum tercover program jaminan sosial adalah pekerja non PNS. Baik statusnya dengan pekerja harian lepas, pekerja kontrak maupun honor daerah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di kantor pemerintah setiap harinya.

Diakui Rudy, hingga kini masih banyak segmen pekerja yang belum tergarap oleh sistem jaminan sosial. Seperti profesi guru, masih ada sekitar 1,5 juta orang terutama guru swasta. Selain itu kaum nelayan yang jumlahnya sangat banyak, nyatanya baru teridentifikasi sekitar 1,8 juta orang.**Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Banten Bidik Sektor UMKM.

Bagi Rudy, masih rendahnya kaum pekerja yang tercover sistem jaminan sosial menjadi indikasi masih besarnya pekerjaan rumah yang harus digarap oleh BPJS Ketenagakerjaan.(fit)