Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menggulirkan program penanggulangan kemiskinan dalam program pembangunannya. Itu mengingat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembentukan Provinsi Banten, yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Dan, terhitung 5 tahun sejak Provinsi Banten terbentuk, 4 Oktober 2000 silam, Provinsi Banten pun sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.
Dalam RPJPD itu, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama bagi pembangunan di Provinsi Banten.
Hasilnya, cukup membanggakan. Angka kemiskinan di Provinsi Banten terus mengalami penurunan. Pada tahun 2004, kemiskinan di Banten tercatat mencapai 8,58 persen atau sebanyak 779.200 orang.
Dan, pada Juli 2014, kemiskinan tersebut turun menjadi 622.840 orang atau sekitar 5,35 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,37 persen.
Angka tersebut sekaligus menempatkan Provinsi Banten sebagai provinsi keempat dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia. Setelah Provinsi Banten, peringkat ke lima ditempati DKI Jakarta dengan angka kemiskinan 3,92 persen, kemudian Provinsi Bali 4,53 persen, dan Provinsi Kalimantan Selatan 4,68 persen.
“Walaupun data BPS telah menyebutkan kemiskinan di Banten dibawah rata-rata nasional, bukan berarti kita senang hati, tentu harus kita tekan supaya ekonomi masyarakat semakin baik,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno.
Untuk itu, berbagai program diluncurkan Pemprov Banten untuk menekan angka kemiskinan, yang meliputi berbagai sasaran.
Program pertama adalah Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga, yang terdiri dari Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu, Jaminan Kesehatan Daerah, Biaya Operasional Beras untuk Masyarakat Miskin, Beasiswa dari Gubernur, dan Biaya Oprasional Sekolah daerah.
Kedua, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas seperti : Program Pembangunan Perdesaan Terpadu, Gerakan Pembangunan Rakyat Banten Bersatu, Dan Gerakan Masyarakat Pertanian Terpadu.
Ketiga, Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM-K, seperti Kelompok Usaha Bersama, Kube Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu, dan Jaminan Kredit Daerah. Terakhir Program Serba Murah Bagi Masyarakat Miskin dan Pemberdayaan Tenaga Kerja seperti: Bedah Kampung, Bedah Rumah, dan Listrik Desa.(ADV)
