Kabar6-Wakil Ketua Umum Fotum Pegawai Non PNS Banten Non Kategori (FPNPB-NK), Asep Saiful mengaku kecewa terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten karena dinilai lamban dalam memperjuangkan nasib pegawai honorer non kategori dilingkungan Pemprov Banten agar bisa diangkat menjadi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah sekian lama mengabdi.
Hal itu menyusul kuota penerimaan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang akan dibuka akhir Oktober ini hanya peruntukan pegawai honorer kesehatan dan pendidikan, sementara FPNPB-NK hampir semuanya berasal dari tenaga administrasi.
Akibatnya, honorer non kategori dipastikan tidak akan masuk dalam proses pembukaan dan penerimaan ASN yang akan dibuka akhir bulan Oktober nanti.
“Sangat kecewa, kenapa justru dari daerah sendiri yang tidak mengajukannya,” kata Asep, kepada Kabar6, Senin (7/10/2019).
Padahal, kata Asep, ada sekitar 6315 honorer non kategori tersebar di 43 SKPD dilingkungan Pemprov Banten, dan kesemuanya itu bekerja di Puspemprov Banten.
Akibat kejadian itu, pihaknya mengkhawatirkan semangat kerja kawan-kawan honorer non kategori akan terganggu, melihat upaya dari Pemprov Banten dalam memperjuangkan nasibnya pegawai honorer yang terancam tidak akan masuk pada proses pembukaan dan penerimaan ASN Oktober ini.
**Baca juga: Formasi Pembukaan ASN Banten Tahun Ini Hanya Untuk Pegawai Kesehatan Dan Pendidikan.
Sisi lain, lanjut Asep, pihaknya mempertanyakan tingkat pemahaman pegawai BKD Banten dalam memehami isi dari PP 49 tahun 2018 agar bisa diimplementasikan dilapangan.
“Jangan ragu-ragu. Itu PP kan sudah lama, apalagi ini jaman 4.0, semua bisa diakses selama ada kemauan. Harusnya kalu ada regulasi baru itu dijemput bola,” katanya.(Den)
