Kabar6-Kejahatan korupsi harus diberantas mulai dari atas ke bawah. Terlebih banyak pejabat negara di Indonesia, yang diduga melakukan korupsi dengan berlindung di balik sebuah kebijakan.
Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoe Soedibyo, yang akrab disapa HT.
“Pemberantasan korupsi itu harus dari atas ke bawah. Korupsi itu banyak sekali yang bersembunyi di balik kebijakan,” tegasnya, Sabtu (23/5/2015).
Karena itulah HT meminta ketegasan pemerintah Jokowi-JK untuk memberikan contoh pemberantasan korupsi yang tegas dan berwibawa.
“Jadi saya lihat, dari atas harus betul-betul berani dan memberikan contoh yang baik menerapkan aturannya,” ujarnya.
Terkait Pansel Ketua KPK yang keseluruhan anggotanya adalah wanita, menurut HT, tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemberantasan korupsi, karena nantinya Ketua KPK terpilihlah yang akan berjuang memberantas korupsi.
HT pun menyarankan agar Pansel KPK dapat menyeleksi dengan baik dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak luar.
“Saya rasa kebetulan itu wanita, ya saya rasa tidak masalah juga. Yang penting kan bukan panselnya, yang penting kan siapa yang dicalonkan,” tegasnya. ** Baca juga: Di Tangsel, Harga Jengkol Tembus Rp70 Ribu
Berikut adalah nama kesembilan anggota Tim Pansel KPK pilihan Jokowi:
1. Destry Damayanti (ekonomi). Ketua merangkap sebagai anggota. Ahli ekonomi dan keuangan, Chief Economist Bank Mandiri.
2. Enny Nurbaningsih (hukum). Wakil Ketua merangkap sebagai anggota. Ketua Badan Pembinaa Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM.
3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (hukum). Anggota Pansel. Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Dosen Hukum Pidana dan HAM Fakultas Hukum UI.
4. Betti S. Alisjahbana (IT, manajemen). Anggota. Mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan. Ketua MWA ITB.
5. Yenti Garnasih (hukum). Anggota. Ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
6. Supra Wimbarti (Psikologi). Anggota. Ahli psikologi SDM dan pendidikan. Dekan Fakultas Psikologi UGM.
7. Natalia Subagyo (pemerintahan). Anggota. Ahli tata kelola pemerintahan. Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Dani Sadiawati (hukum). Anggota. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
9. Meuthia Ganie-Rochman (Sosiologi). Anggota. Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial. Dosen FISIP Universitas Indonesia. (tmn/din)
