Kabar6-Komisi Anti Korupsi (KPK) tengah memantau anggaran sosialisasi dan publikasi melalui media yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pemantauan ini, guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan uang negara untuk kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 melalui media massa.
Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap biaya promosi dan kerjasama media.
Penggunaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga tak luput dari pengawasan komisi antirasuah. **Baca juga: Pendiri Pokja Desak Penuntasan Kasus Pelecehan Profesi Wartawan di Tangerang.
“Kita pasti selektif. Pasti kita pangkas anggaran yang tidak masuk akal. Kita sudah wanti-wanti itu. Jika itu tidak bermanfaat atau tidak masuk akal dengan nilai anggaran yang di alokasikan bakal dibatalkan,” kata Hudaya, ditemui di Gedung DPRD Banten, Kota Serang Senin, (4/5/2016). **Baca juga: Buruh Proyek Apartemen Tree Park Serpong Tewas Terjatuh.
Bukan hanya pada lembaga eksekutif, pengawasan KPK juha menyasar penggunaan anggaran pada DPRD Banten.(tmn)
