Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak mengaku, masih harus menunggu kajian Kementerian PUPR terkait kondisi ruas Jalan Rangkasbitung-Jambu Bol, Kaduagung Timur, Cibadak.
Penanganan ruas Jalan Rangkasbitung-Jambu Bol pernah disorot anggota Komisi IV DPRD Lebak Dian Wahyudi. Dian mempertanyakan penanganan pada ruas jalan tersebut.
Sekretaris Dinas PUPR Lebak Irvan Suyatupika mengatakan, sampai saat ini surat permintaan kajian kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR belum dijawab.
“Masih menunggu, kami sudah bersurat meminta agar dilakukan kajian oleh Pusjatan, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” kata Irvan kepada Kabar6.com, Kamis (7/10/2021).
Kata Irvan, kajian harus dilakukan meminta bantuan Pusjatan agar penanganan di titik jalan tersebut benar-benar tepat sehingga kerusakan yang sama tidak kembali terjadi.
“Bagaimana penanganannya seperti apa, nanti hasil kajian mereka gimana. Kalau memang hanya perbaikan kecil saja ya pihak pelaksana sebelumnya yang akan mengerjakan, tetapi kalau ada penambahan baru harus kita anggarkan ulang,” papar Irvan.
Diketahui, anggota Komisi IV DPRD Lebak Dian Wahyudi pernah mempertanyakan penanganan Jalan Rangkasbitung-Jambu Bol.
Pasalnya, meski sudah lama selesai diperbaiki dengan menelan anggaran Rp1 miliar lebih, namun salah satu jalur pada ruas jalan tersebut belum bisa dilalui kendaraan.
“Hasil analisa dan kajian bertahun seperti apa yang diterapkan di ruas jalan yang ambruk tersebut? Setelah dibangun dan diperbaiki, berbulan-bulan jalannya masih belum bisa dipakai,” kata Dian, Jumat (30/7/2021).
Selain belum bisa dilalui kendaraan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti kondisi badan jalan yang retak dan miring.
“Sama halnya dengan kondisi turabnya. Selesai diperbaiki akhir tahun 2020 lalu, tetapi kondisinya masih begitu saja,” ujar Dian.
**Baca juga: Penyebab Jalan Ambles di Jalur Menuju Wisata Badui Belum Bisa Ditangani
Saat itu, Ketua Komisi IV DPRD Lebak Rully Sugiharto memastikan, pihaknya akan segera menjadwalkan rapat dengan Dinas PUPR guna membahas persoalan tersebut dan persoalan infrastruktur lainnya.
“Termasuk kami juga meminta informasi dan mengevaluasi beberapa program yang sudah dijalankan. Segera kami jadwalkan RDP dengan PUPR,” kata Rully.(Nda)
