Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat, sidikitnya ada 16 ribu perusahaan berdiri di Provinsi Banten.
Meski begitu, dari sekian banyaknya perusahaan yang ada tersebut, Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengatakan, belum dibarengi dengan serapan lapangan kerja sesuai harapan.
“Yang paling miris bagi kita adalah, ketika Pabrik atau industri terdata di Disnaker itu hampir 16 ribu banyaknya, berarti ada yang salah,” kata Nizar, kepada Kabar6.com, Selasa (5/11/2019).
Secara matematis dirinya menyebutkan, jika setiap perusahaan bisa menyerap lapangan pekerjaan dari penduduk asli Banten, pihaknya meyakini soal pengangguran bisa teratasi kedepannya.
“Kalau sepuluh orang asli Banten bekerja di pabrik, berarti udah 160 ribu yang bekerja kalau 100 orang?,” katanya.
Namun yang terjadi malah sebaliknya, kata Nizar, pihaknya menilai ada sesuatu yang salah dalam penerapan program penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten sehingga persoalan pengangguran masih berarut-larut.
“Pasti ini ada yang salah, kesalahannya dimana itu, itu yang harus dicari,” katanya.
Sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan dari pihak Disnaker Banten, mengenai serapan tenaga kerja asing. Hal itu agar kesempatan kerja bagi masyarakat asli Banten tidak menjadi berkurang akibat digantikan oleh tenaga kerja asing.
Saat disinggung mengenai program-program yang telah diluncurkan Pemprov Banten untuk mengatasi pengangguran, lanjut Nizar, pihaknya juga mengaku belum melihat langkah yang signifikan dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Padahal anggarannya cukup besar, tapi efeknya kok gak terlalu kelihatan,” katanya, seraya menambahkan, dengan besarnya anggaran yang disediakan tersebut yang dikaitkan dengan suksesnya RPJMD Banten, khususnya mengenai pengentasan pengangguran di Provinsi Banten pihaknya menjadi ragu.
Termasuk keberadaan BLK dalam mencetak lulusanya, pihaknya berharap kedepan agar bisa diperbanyak lagi, agar para pencari kerja bisa lebih siap lagi dan bisa memenuhi kebutuhan pasar.
Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana mengatakan, dari 34 Provinsi Se-Indonesia, Provinsi Banten saat ini berada diposisi teratas sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Disusul oleh Jawa Barat (Jabar) untuk periode Agustus 2019.
“Dari sebelumnya 8,52 persen menjadi 8,11 persen. Tapi evort ini masih kurang canggih dibandingkan dengan Provinsi lain, karena kita (Banten,red) kelihatan terbesar se-Indonesia. Dari 34 Provinsi, kita (Banten,red) nomor satu pengangguran masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional,” kata Adhi, Selasa (5/11/2019).
Untuk diketahui, angka rata-rata penggguran nasional pada periode Agustus 2019 berada pada angka 5,28 persen.
**Baca juga: Banten Peringkat Pertama Soal Pengangguran, Dewan Banten: Katanya Urutan Kelima?.
Kata dia, penyebabnya oleh kemarau panjang, sehingga banyak para petani di Banten menganggur, sejumlah perusahaan gulung tingkar sehingga terjadi PHK.
Disusul karena disebabkan oleh pindahnya sejumlah perusahaan di Banten keluar daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten, Al Hamidi, belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui HP nya belum angkat.(Den)
