Kabar6-Demi terciptanya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang bersih dan baik, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mengadakan workhsop tunas integritas dengan membentuk Komite Integritas.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Asmudji HW, integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian dan keterpaduan antara pikiran, perilaku.
Sikap dan tindakan individu dengan norma-norma, kode etik, peraturan dan perundang – undangan, dan integritas tersebut harus dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten.
“Kesesuaian dan keterpaduan antara pikiran dan prilaku individu didalam norma-norma haruslah dimiliki setiap ASN,” katanya kepada kabar6.com, ditemui saat pembukaan Workshop Komite Integritas di Aula Inpektorat Provinsi Banten, Senin (20/10/2014).
Komite integritas ini akan memegang peranan penting dalam memberikan masukan dalam membangun sistem integritas seperti apa yang cocok diterapkan di Provinsi Banten. **Baca Juga: Siswa SDN Serang 04 Kirim Surat Terbuka Untuk Jokowi-JK
Asmudji dengan tegas meminta para ASN Pemprov Banten, untuk komitmen dengan menunjukkan integritas yang tinggi. Tujuannya, agar komitmen Pemprov Banten dalam merubah situasi dan kondisi menuju good governance dan clean Government bisa terwujud.
“Workshop Komite Integritas yang dilaksanakan hari ini hingga hari Rabu mendatang merupakan kerjasama antara Pemprov Banten dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka percepatan menuju Good Governance dan Clean Government,” terangnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten juga sudah melakukan kerjasama dengan KPK melakukan Training for the Trainer (TOT) Tunas Integritas di Jakarta.
Dan, membuat peraturan Gubernur (Pergub) pengendalian gratifikasi yang berbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pemprov juga melakukan kerjasama dengan BPKP sosialisasi Freud Control Plan. (tmn/din/fit)
