Kabar6-Tahun ini, Provinsi Banten suksesi Pilgub 2017. Ada dua calon kala itu yang maju, Wahidin Halim (WH)-Andhika Hazrumy nomor urut satu dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief nomor urut dua.
Setumpuk persoalan masih membayangi ‘Bumi Jawara’ hingga saat ini, beberapa persoalan yang mencuat di tahun ini seperti buruknya fasilitas SDN Sadah di Kabupaten Serang yang menjadi viral di Media Sosial (Medsos).
Hingga kasus suap pembangunan Transmart yang terjadi di Kota Cilegon dan menjadikan Tb Iman Ariyadi, Walikota Cilegon, menjadi tersangka.
Setumpuk persoalan itu harus segera dibenahi oleh Gubernur terpilih, Wahidin Halim (WH)-Andhika Hazrumy, sebagai pelayan masyarakat. Terutama korupsi, yang telah mengakar di daerah dengan julukan ‘Seribu Kyai, Sejuta Santri’.
“Ini enggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama,” kata Adi Prayitno, Pengamat Politik dari UIN Jakarta, dalam diskusi Catatan Akhir Tahun: Kinerja Wahidin Halim, di Kota Tangsel, pada Sabtu 30 Desember 2017.
Dengan kuatnya dukungan politik kepada mantan Anggota DPR-RI itu, seharusnya WH bisa dengan cepat membenahi Banten dari pusaran korupsi dinasti.
Membenahi infrastruktur yang telah dilakukan pendahulunya, Rano Karno, saat menjabat sebagai Gubernur Banten seorang diri.
“Mestinya tak ada hambatan apapun bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membersihkan dan menata ulang birokrasi,” terangnya.
Penilaian ‘raport biru’ kepada WH dianggap terlalu dini, karena baru menjabat sekitar tujuh bulan 18 hari.
“Akan tetapi jika dipaksakan, dengan melihat kinerja selama tujuh bulan tersebut, ya bisalah diberi rapor biru,” kata Rahmat, Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Banten, di tempat yang sama.**Baca Juga: David Naif: Semangat Warga Kabupaten Tangerang Luar Biasa.
Berdasarkan catatan dari Sekber Banten, beberapa yang telah dilakukan oleh WH selama menjabat Gubernur Banten, yakni,
1) Mengambil alih pembangunan SDN Sadah, yang sempat viral di media sosial.
2) Melakukan pembatalan proyek-proyek yang yang kurang jelas dan potensial bermasalah.
3) Melarang kegiatan Pemprov di hotel-hotel mewah dan mengoptimal fasilitas pemprov yang tersedia.
4) Mewajibkan salat berjamaah zuhur di Masjid Agung Al Bantani bagi para pegawai Pemprov Banten di KP3B
5) Membentuk tim kerja di luar Pemprov Banten, di antaranya untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memberi masukan langsung kepada gubernur untuk menjadi second opinion dalam pengambilan kebijakan.(dhi)
