Kabar6-Perombakan struktur kepengurusan Partai Golkar di tingkat daerah, dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, kader Golkar tingkat daerah tidak memiliki dosa dan salah apa-apa. Karena yang berkonflik berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Demikian disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Idrus Marham, dalam sambutannya di acara konsolidasi DPD 1 Golkar Banten, Jumat (15/5/2015).
“Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di daerah ini tidak bermasalah. Mereka sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada. Nah yang bermasalah kubu Ancol, karena tiba-tiba menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Inilah yang menjadi masalah,” tegasnya.
Idrus mengingatkan agar kader pohon beringin itu agar jangan ikut ISIS (ikut sana ikut sini) atau USUS (untung sana untung sini). “Sekenario pembuat keguncangan di Golkar juga harus di usut,” terangnya.
Idrus menduga, ada sekelompok orang yang sengaja ingin menggembosi partai beringin tersebut. ** Baca juga: Mayoritas Kebakaran di Tangsel Akibat Korsleting
“Jika orang hanya berpikir kemenangan, maka orang-orang itu akan menabrak aturan dan prinsip-prinsip yang ada. Jika golongan lain bertindak bedasarkan ideologi dan cita-cita, tidak akan menghalalkan segala cara,” kata Idrus.
Diketahui sebelumnya, hasil konsolidasi yang digelar DPP Golkar versi Agung Laksono di lantai empat kantor DPP Golkar, di Jakarta Barat, pada Selasa (12/5/2015) lalu, merombak struktur kepengurusan Partai Golkar di tingkat DPD I.
Ya, dalam perombakan itu, Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, didepak dari jabatannya. Sebagai pengganti, ditunjuk Tb Ace Hasan Syadzily, mantan anggota DPR-RI dari dapil Kabupaten Pandeglang-Kabupaten Lebak.
Selain Ratu Tatu, perombakan juga terjadi di posisi Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, hingga Wakil Bendahara.(tmn/din)
