Kabar6-Ratusan pengemudi Ojek Online (Ojol) di wilayah Tangerang, yang tergabung dalam Go-Grab menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta agar Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto segera melakukan permintaan maaf kepada pengemudi ojek atas pernyataannya yang dirasa sangat menghina para pengemudi ojek online pada acara Economic Forum atau IEF beberapa waktu yang lalu.
“Kami merasa sedih dan dihina oleh perkataan Capres itu, padahal pekerjaan ini merupakan pekerjaan halal. Kami tidak merampok. Kami minta, Prabowo segera minta maaf,” kata Koordinator Aksi, Ardianto di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rabu, (28/11/2018).
Diketahui Prabowo sendiri melontarkan perkataan, “lulusan SMA, sarjana, kenapa hanya jadi tukang ojek”. Dikatakannya, ia merasa sedih dengan fenomena munculnya meme yang menggambarkan pemuda menjadi pengemudi ojek setelah lulus sekolah.
Ardianto merasa, perkataan yang terlontar dari mulut Cpres nomor urut 2 tersebut sangat menyinggung para pengemudi ojek online. Menurutnya, menjadi pengemudi ojek adalah pekerjaan yang halal dan dapat melayani masyarakat.
“Padahal, ojek itu salah satu pekerjaan layanan masyarakat yang halal. Kami juga meminta pada para capres, dalam politik ini jangan melontarkan hal-hal yang menyinggung, sehingga politik tahun depan bisa berjalan lancar dan kondusif,” tuturnya.
Pada aksinya tersebut para peserta aksi membawa spanduk bertuliskan agar Prabowo tidak menggunakan kendaraan pribadi dan diminta untuk menggunakan transportasi online.
Tak hanya menuntut permintaan maaf dari Prabowo, ratusan pengemudi ojek online ini juga melanjutkan aksinya dengan menggeruduk kantor Bupati Tangerang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa.
Koordinator Lapangan Go-Grab Tangerang Indrajit mengungkapkan, aksi lanjutan ini untuk meminta Pemerintah Daerah khususnya wilayah Tangerang membantu memperbaiki nasib para pengemudi ojek online soal adanya diskriminasi skema yang dilakukan pihak aplikator.
“Kami minta Bupati Tangerang untuk membantu kami soal kesejahteraan kami. Karena sampai saat ini aplikator sangat cuek dengan opsi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan pihak kami,” katanya disela aksi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas pada aplikator bila tak dapat perbaikan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Kesejahteraan kami pun seperti tak dipikirkan padahal, kami ini pelayan masyarakat. Kami harap dengan aksi ini, para pejabat daerah bisa membantu kami dengan koordinasi pada aplikator atau pusat,” ungkapnya.**Baca Juga: Terbakar, Kapolresta Tangerang Kunjungi Ponpes Salafiyah Riyadul Ibtida’.
Menteri juga mengingatkan, bila pihak aplikator sudah berlebihan maka akan menjatuhkan sanksi dengan pencopotan izin.(Tim K6)
