Kabar6-Acara Gebyar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diadakan di Gedung Graha Widya Bhakti, Kawasan Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan. Selasa 8 Oktober 2019.
Kepala Seksi Sanitasi Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan RI Anita Rentauli Gultom mengatakan, STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
“Untuk Kota Tangerang Selatan itu sudah bagus upaya dari Dinkes nya, dari bidang kesehatan masyarakat yaitu ibu kabid dan seluruh jajarannya kebawah kesehatan lingkungan,” ujarnya kepada Kabar6.com di Gedung Graha Widya Bhakti, Kawasan Puspiptek, Muncul, Setu, Kota Tangerang Selatan. Selasa (8/10/2019).
Anita melanjutkan, mereka itu aktif untuk menggerakan tidak hanya puskesmas nya tidak hanya sanitarian nya tetapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dirinya menyebutkan jarang bahwa dinas kesehatan melakukan yang seperti ini lumayan rutin.
“Saya sudah berapa kali diajak serta Dinkes kota Tangsel untuk ayo bu diajak lagi komitmen OPD-OPD nya karena kami tidak bisa sendirian bu, diajak lagi dong bu komitmen dari kecamatan dan kelurahannya karena kami tidak,bisa sendiri,” paparnya.
Anita menuturkan, karena bu kabid turun sendiri, jadi dia liat ternyata warga itu yang dibutuhkan adalah mungkin sudah bukan lagi bujukan, bukan lagi pemacuan, tetapi bagaimana memindahkan mereka betul-betul yang jelek ini ke perilaku yang baik adalah lewat aturan.
“Regulasi dari kelurahan misalnya, regulasi dari pak camat misalnya, kalau ini gak ada atau gak keras gitu jadi sia-sia kerja teman-teman,” bebernya.
OPD yang paling harus terlibat dan harus aktif, lanjut Anita, adalah Dinas PU Perkim sama Dinas LH.
“Itu harus terlibat dan Bappeda karena itu penting sekali karena lintas OPD dan penganggaran perencanaan tanpa adanya dukungan Bappeda itu percuma,” imbuhnya.
Anita memaparkan, sama seperti di kementrian, kalau tidak ada bapenas yang aktif yang menggerakan.
“Kementrian PU, Kementrian Kesehatan, Kementrian LH percuma yang namanya sanitasi, karena tiga unit ini harus bergeraknya sama,” tambahnya.
Kemudian Anita mengatakan, Kota Tangsel dan Kota Tangerang termasuk dua yang sudah menyadari bahwa tidak bisa urusan sanitasi kerjaan sendirian tetapi lintas OPD.**Baca juga: Raperda Penyertaan Modal BJB di Tangsel Dianggap Menyesatkan.
“Dan pekerjaan seperti ini sampai mengundang kepala daerah dan kepala daerah nya datang, dan menginstruksikan agar seluruh OPD datang. Itu bukanlah perkara yang mudah, pastinya pendekatan kepada kepala daerah itu bukan sekali dua kali dilakukan,” jelasnya.
“Kepala Daerah menyadari bahwa pertemuan ini penting bahwa OPD juga harus datang dan penting hadir, itu bukan advokasi cuma sehari dua hari sudah bertahun-tahun pastinya,” tambahnya.(eka)
