oleh

Final, Rp 1,22 Triliun Untuk Anggaran Refocusing Covid-19 Provinsi Banten

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya merampungkan laporan anggaran refocusing penanganan covid-19 di Provinsi Banten, melalui anggaran APBD sebesar Rp1,22 Trilun, agar selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendari) sebelum nantinya diglontorkan kepada masyarakat terdampak covid-19.

“Sudah, sudah kita sampaikan ke Mendagri sore tadi, angkanya Rp1,22 triliun,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, kepada Kabar6.com, Kamis (9/4/2020) malam.

Menurutnya, dari angka tersebut mengalami terkoreksi dari perhitungan sebelumnya sekitar Rp40 miliar, sehingga mengalami penurunan dari angka sebelum yang pernah direncanakan sebesar Rp1,26 triliun kemudian turun menjadi Rp 1,22 Triliun.

“Itu baru angka awal dan setiap hari berubah. Dan saat ini Kabupaten/kota juga telah menganggarkannya dan terus bertambah, karena ini harus dipikul bersama,” terang Rina.

Dari angka tersebut, sambung Rina, sebanyak 670 ribu KK Banten akan ditanggung Pemprov Banten selama pendemi covid-19 karena terdampak, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Pemerintah pusat dan kabupaten/kota bersama-sama.

Menurutnya, bantuan kepada warga Banten yang terdampak covid-19 ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan warga miskin yang diperkirakan hanya berkisar 5 persen dari total penduduk yang ada.

“Kita (Pemrov Banten) nanggung yang 670 ribu KK. Ini kan terdampak,” katanya.

Dimana, untuk tiap KK akan mendapatkan Rp500 ribu setiap bulannya dari Pemprprov Banten, selebihnya dari pusat dan Kabupaten/kota, dan rencananya bantuan kepada masyarakat tersebut akan dialokasikan selama dua bulan kedepan, selama masa pendemi covid-19 terjadi.**Baca juga: DPRD Banten Minta Pemerintah Segera Berikan Hibah Masyarakat Terdampak Corona.

Disinggung berapa total warga Banten yang akan ditanggung oleh anggaran refocusing dari pemerintah pusat atau Kabupaten/kota, Rina menjawab. “Waduh, coba tanya ke BPS (Badan Pusat Statistik,” tandasnya.(Den)

Berita Terbaru