Kabar6-Anggota DPRD Kota Tangerang meminta pihak kecamatan dan kelurahan ikut mengawasi kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Tangerang.
Permintaan tersebut menyusul maraknya oknum TKSK Kota Tangerang yang tega menyelewengkan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Tak hanya itu, DPRD juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang memperketat pengawasan terhadap TKSK.
“Kami harap pengawasan terhadap kader TKSK diperketat dalam menjalankan tugasnya, agar proses bantuan dana PKH itu tersampaikan dan tepat sasaran,” ucap anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Anggraini Sujatmika, kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).
Mika panggilan akrabnya mengatakan, data yang sudah masuk ke Kemensos, harus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya. Hal itu agar tak terjadi salah sasaran, dan tidak menimbulkan penyimpangan.
“Supaya tidak ada warga yang sudah meninggal dunia atau pindah alamat masih tetap terdaftar sebagai penerima manfaat,” katanya.
Selain itu, kata dia, Dinsos Kota Tangerang hingga saat ini belum memberikan tembusan atau bukti laporan pengajuan untuk penonaktifan TKSK Periuk yang saat ini tengah menjalankan pemeriksaan atas dugaan penggelapan dana PKH.
“Kita sudah konfirmasi ke Dinsos, apakah TKSK yang bermasalah itu sudah dinonaktifkan, pihak Dinsos menjawab sudah mengajukan ke Kemensos, namun pihak DPRD tidak diberikan surat tembusannya,” kata Mika.
**Baca juga: Suka Makanan Jepang, Yuk Singgah ke Ichibenz Ramen di Kota Tangerang.
Adanya kasus penggelapan maupun pungli dana PKH di Kota Tangerang lantaran kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah. Ia menilai, banyaknya aduan warga kepada DPRD lantaran dinas terkait tidak serius menangani kasus penggelapan dana tersebut.
“Jika tidak ada tindakan dari pihak pemerintah, kita akan ambil tindakan, melakukan penelusuran terutama ke pihak bank, untuk mendapatkan data-data pemindah bukuan itu, dan jika terbukti, kita bawah ke ranah hukum,” tandasnya. (oke)
