Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang diharapkan dapat segera mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayahnya. Terutama, menyangkut permasalahan terkait kepentingan masyarakat luas.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi S.T, saat berbincang bersama kabar6.Com di ruang kerjanya, Jumat (29/5/2015).
“Ya, prioritasnya adalah mengenai persoalan yang menyangkut masyarakat. Salah satunya yaitu tentang kemacetan lalu lintas, kesehatan serta pengentasan angka pengangguran,” ujar wanita berjilbab yang akrab disapa Parmi ini.
Tidak hanya itu, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini pun sedianya memaparkan beberapa opsi solusi yang dapat diimplementasikan, dalam teknis di lapangan.
Diantaranya adalah, antisipasi atau cegah penyakit dini atas pola konsumtif makanan ringan bagi anak-anak, baik dilingkungan rumah maupun sekolah.
“Kalau dilingkungan sekolah, pemerintah diharapkan bangun kantin sehat. Artinya, dinas terkait seperti Disdik dan Dinkes dapat bersinergi dalam menjaga anak-anak kita dari jajanan mengandung zat berbahaya, seperti yang banyak ditemukan belakangan ini,” papar dia.
Apalagi, saat ini pihaknya sangat prihatin atas banyaknya keluhan yang masuk, terkait dengan overnya kapasitas ruang rawat disejumlah Rumah Sakit (RS), baik milik pemerintah maupun swata.
“Prinsip mencegah lebih baik, dari pada mengobati, harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk peran pemerintah,” tukasnya.
Kemudian, kata Parmi, pihaknya pun telah beberapa kali memberi masukan kepada pemerintah setempat, untuk memberlakukan larangan siswa membawa kendaraan bermotor.
Kendati diakuinya, bahwa masukan tersebut adalah hasil yang diperoleh dari kunjungan kerjanya ke salah satu daerah lain. Tetapi, kebijakan itu, diyakini cukup efisien, bila mana bisa diterapkan untuk solusi mengurai kemacetan.
“Di daerah tersebut, aturan ini pun dituangkan dalam Perwal (Peraturan Walikota), sebagai payung hukumya. Selain dapat mengurangi kemacetan, kita pun dapat menjaga mereka. Dengan catatan, diiringi pula dengan pengaturan angkutan umum yang aman dan nyaman,” urai Parmi.
Terakhir, tambah dia, adalah menyangkut persoalan pengentasan angka pengangguran, di mana BLK saat ini diharap jangan hanya sekadar kepada pelatihannya saja. ** Baca juga: Pemkab Tangerang Guyur Rp350 Juta Untuk Musala Al-Makamah
“Kita harap, instansi terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Disporparekraf dan sebagainya mendata dengan baik angka kelulusan anak sekolah. Jadi sudah dapat membantu mempersiapkan mereka, dan BLK jangan berhenti sampai pelatihan, tapi juga menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan,” pungkasnya.(ges)
