oleh

DPRD Desak Pemkot Tangerang Atasi Kemacetan

Kabar6-Kalangan DPRD Kota Tangerang mendesak pemerintah daerah setempat serius menanggulangi problem kemacetan arus lalu lintas yang terjadi. Pasalnya, kemacetan yang dipicu membludaknya jumlah kenderaan kini rutin terjadi disetiap ruas jalan protokol pada jam-jam sibuk.

“Pemerintah harus segera melakukan kajian dan penataan arus lalu lintas di Kota Tangerang ini. Karena, saat ini kemacetan yang terjadi sudah semakin parah,” ujar Suwandi, anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Selasa (6/11/2012).

Menurutnya, problem kemacetan arus lalu lintas saat ini, harus segera ditanggulangi, sebelum semakin bertambah parah. “Sekarang kemacetan sudah rutin terjadi pada jam-jam sibuk, sepertti pagi dan sore hari. bagaimana 1 hingga 2 tahun lagi. Pemerintah harus siap,” ujar anggota dewan dari partai Golkar itu lagi.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Suratno Abubakar. Menurutnya, kajian penataan bisa dimulai dari trayek angkutan kota (angkot) serta parkir pinggir jalan yang tumbuh kian marak.

“Salah satu pemicu kemacetan adalah angkutan kota dan parkir pinggir jalan. Bila trayek angkutan dan parkir bisa ditata lebih baik lagi, kami rasa problem kemacetan bisa sedikit teratasi,” ujar politisi asal PAN itu lagi.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Harry Mulya Zein mengatakan, bahwa sejak tahun 2002 Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah tidak lagi mengelurkan izin trayek angkot.

“Saat ini saja volume kendaraan yang melintas di Kota Tangerang sudah mencapai 4 juta unit per hari dan tiap tahun terus bertambah. Bayangkan jika ijin trayek tidak kita stop,” ujar Harry Mulya Zein.

Selain itu, lanjut Harry, lebar jalan yang dilalui kendaraan baik roda dua maupun empat juga sudah tidak sebanding. “Saat ini, Pemkot Tangerang sedang menunggu otorotas transportasi Jabodetabek dari pusat,” tuturnya.

Disinggung apakah Pemkot Tangerang punya pilihan selain penghentian ijin trayek angkot, dia mengatakan ada beberapa pilihan. Langkah pertama, yaitu budaya tertib lalu lintas. Maksudnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

Langkah kedua, yaitu membangun sarana transportasi massal yang layak, memadai dan nyaman, sehingga banyak warga yang memanfaatkannya.

“Membangun sarana transportasi massal yang layak, memadai serta nyaman itu, misalnya¬† bus dengan ukuran panjang seperti yang ada di Kota Dresden, Jerman dan dapat menampung 256 penumpang atau pun bus monorel. Jika pengguna kendaraan pribadi beralih ke umum, saya kira akan sedikit mengurangi kemacatan yang ada sekarang ini,” imbuhnya.(rani)

 

Berita Terbaru