oleh

DPRD Banten: Belanja Pegawai Naik Tak Dibarengi Peningkatan Kinerja

Kabar6-Juru bicara badan anggaran DPRD Banten, Muhlis menilai, kenaikan anggaran belanja pegawai seperti yang selama ini dilakukan Pemprov Banten, dinilai belum dapat memberikan jawaban atas harapan pembangunan di daerah.

Hal itu dibuktikan dengan rendahnya belanja modal dan belum berhasilnya belanja barang dan jasa yang berdampak pada pembangun di Provinsi Banten yang terganggu.

“Menanggapi rendahnya atas belanja modal dan belum berhasilnya belanja barang dan jasa yang berdampak pada pembangun di Provinsi Banten yang terganggu. Hal hal itu tidak sebanding dengan kenaikan belanja pegawai,” kata Muhlis, dalam pidatonya saat pembacaan pandangan dari bagian anggaran DPRD Banten mengenai RAPBD Banten tahun 2020 agar bisa disahkan menjadi Perda, di gedung rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (19/11/2019).

Oleh karena itu, lanjut Muklis, pihaknha meminta kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakilnya, Andika Hazrumy agar bisa terus meningkatakan kinerja aparatur sipil yang bersih dari KKN, profesional

“Serta bisa bekerja cepat, solid, dan sinergi antar OPD untuk memudahkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

**Baca juga: Ini Sederet Catatan Panjang Dewan Pada Pengesahan APBD Banten 2020.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan catatan kepada SKPD yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar bisa lebih serius dalam menggali sumber PAD selain pajak. Namun tidak lagi membebani kepada masyarakat.

“Sehingga tidak lagi membebani kepada masyarakat dengan meningkatkan kreatifitas dan produktifitas ASN Banten,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Banten akhirnya mengesahkan RAPBD Banten tahun 2020 menjadi Perda sebesar Rp 13,214 triliun.(Den)

Berita Terbaru