Kabar6-Tidak adanya petugas Keluarga Berencana (KB) di 29 Kecamatan dikeluhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang.
Adapun peranan petugas tersebut dinilai penting karena dapat membantu program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang kian hari kian bertambah.
Kasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Bidang KB pada DPPKB Kabupaten Tangerang, Tugimin mengatakan, secara global program KB di wilayah ini sudah memiliki kemajuan.
Namun, karena jumlah masyarakat di Kabupaten Tangerang telalu banyak, sampai saat ini pihaknya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi sosialisasinya kurang merata, karena keberadaan petugas KB yang di setiap kecamatan juga sudah tidak ada sekarang dan kita hanya mengandalkan peran kader yang ada di desa saja. Kemampuan kader sendiri juga terbatas karena ada yang lulusan SMP, SMA, kualitasnya memang perlu ditingkatkan dan harus ada pelatihan,” jelasnya, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Tugimin, pihaknya sudah memberikan usulan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk pengadaan petugas program KB di tiap kecamatan. Namun hingga saat, ini tidak ada tanggapan atas usulan tersebut.
Tak hanya ke Pemkab, usulan itu juga sempat disampaikan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kalau kita merujuk di Kota Tangerang Selatan, itu mereka mengadakan petugas penyuluh KB non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi mereka mengangkat kader yang sudah berpengalaman dan masih muda itu dijadikan tenaga non PNS, walaupun masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Di Kabupaten Tangerang, kita belum ada hal tersebut, sebenarnya itu sangat bagus kalau ada,” ujarnya.
Tugimin mengatakan, terakhir petugas program KB tersebut ada disetiap kecamatan, pada tahun 2000-an, setelah itu Kabupaten Tangerang tidak memiliki petugas disetiap kecamatan.
“Petugas ini sangat penting, karena kalau ada dapat menghambat laju pertumbuhan dan pengendalian penduduk. Dari pemerintah pusat pegadaannya sangat terbatas, terakhir itu pengadaan tahun 2010 dan itupun juga keliru. Penyuluh KB tetapi yang diangkat malah penyuluh kesehatan masyarakat, jadi tidak nyambung dan pada lari lagi ke Dinas Kesehatan (Dinkes),” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi menambahkan, untuk persoalan tersebut dirinya memberikan solusi yakni berupa alokasi dana anggaran yang dilakukan oleh DPPBK Kabupaten Tangerang, untuk para kader program KB di kecamatan atau di desa.**Baca juga: Menhub Tekankan ASDP Perbaiki Manifest.
“Saat ini DPPKB sudah punya 47 kampung KB yang tersebar di sejumlah desa dalam beberapa kecamatan, tujuan dari kampung KB itu sendiri adalah untuk membuat program KB itu dalam pengendalian penduduk. Menjadi sebuah program yang komperhensif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Vee)
