oleh

DLH Tangsel Masih Menunggu Klarifikasi Dari Pertamina Soal Penanganan TPS Ilegal

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menunggu klarifikasi dari PT. Pertamina untuk menangani persoalan adanya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berdiri di salah satu lahan milik Pertamina.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelola Persampahan pada DLH Kota Tangsel, Zeky Yamani kepada Kabar6.com di kantornya, Setu, Kamis 9 Juni 2022.

“Soal penanganan sampah, kita tunggu klarifikasi dari Pertamina seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tidak bisa berbuat banyak untuk menangani persoalan adanya TPS ilegal di lahan milik Pertamina di Jalan Karyawan RT 003, RW 01, Pondok Ranji, Ciputat Timur.

“Kita (Pemkot Tangsel, red) gak bisa ngapa-ngapain karena bukan lahan Pemda. Harus ada izin Pertamina dulu,” jelasnya.

Ia menilai, adanya TPS ilegal di atas lahan milik PT. Pertamina itu menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang menimpa SMA Negeri 4 Kota Tangsel.

“Sebetulnya kalau menurut dari di lapangan dan PU sendiri banyak faktor sedimentasi dari jalur itu sendiri, tapi itu (TPS ilegal, red) jadi salah satu faktornya,” tutupnya.

Saat ini tim dari Kabar6.com sedang mencoba menghubungi dan mengkonfirmasi pihak PT. Pertamina yaitu Eko Kristiawan selaku Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, namun belum ada jawaban, dan akan diinformasikan setelah adanya jawaban.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan melakukan penyegelan dan pemasangan garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada salah satu lahan milik PT. Pertamina di Jalan Karyawan Rt 003, RW 01, Pondok Ranji, Ciputat Timur.

**Baca juga: DLH Tangsel Pastikan TPS Ilegal Jadi Salah Satu Faktor Penyebab Banjir di SMAN 4

Kepala Satpol PP Tangsel, Oki Rudianto menerangkan, penyegelan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat, bahwa lahan milik Pertamina dijadikan tempat pembuangan sampah secara ilegal.

Menurutnya, aktivitas pembuangan sampah ilegal itu sudah berlangsung cukup lama di lahan milik swasta.

“Kami akan selidiki kasus ini lebih lanjut,” ujar Oki dalam keterangannya, di tulis Kamis (9/6/2022).(eka)