Kabar6-Pasukan gabungan dari TNI Polri menjaga ketat rapat pleno KPU Banten. Bahkan, anggota Polri dari Brimob Polda Banten, berjaga menggunakan senjata laras panjang.
“Kami mengantisipasi adanya gangguan yang mungkin terjadi dari luar, dan dapat menghambat jalannya Pleno,” kata AKBP Firman Affandi, Kapolres Serang Kota, di KPU Banten, Kota Serang, Minggu (12/05/2019).
Dari delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, ada enam Polres yang masuk wilayah Polda Banten, dua lagi, Kota Tangerang dan Tangsel, masuk ke jajaran Polda Metro Jaya (PMJ).
Pihak kepolisian berharap rapat pleno terahir di KPU Banten, 100 personel gabungan diterjunkan, agar rapat Pleno dapat berjalan lancar, meski terjadi banyak intrupsi.
“Sehingga nantinya, kita dapat memastikan jika hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Provinsi Banten, telah melalui proses yang jujur dan adil,” jelasnya.
Hujan intrupsi mewarnai rapat pleno KPU Banten, di Kota Serang. Padahal, penetapan suara Pilpres dan Pileg ditargetkan selesai malam nanti, pukul 00.00 WIB.
Saksi dari Partai Demokrat, Rohman Setiawan mengatakan kalau banyak kecurangan yang mendzolimi partai berlambang mercy tersebut.**Baca juga: Banyak Isu Menyesatkan, Ini Kata Pemuka Agama di Tangsel.
“Kita minta penyamaan data pemilu dari C1 kita, tapi tidak dikabulkan. Tapi keberatan dari Partai lain dikabulkan,” kata Rohman Setiawan, saat menyampaikan protes keberatannya di Aula KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (12/05/2019).
Bawaslu pun mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan suara dari Kecamatan Kosambi, Tangerang. Pembukaan itu hasil keberatan dari saksi Partai Gerindra Banten.
Alasannya, telah terjadi kecurangan Pemilu di wilayah Tangerang tersebut. Sehingga Gerindra Banten merasa kehilangan suara.
“Kami KPU Banten, wajib hukumnya menjalankan rekomendasi Bawaslu Banten,” kata Eka Satyalaksmana, Komisioner KPU Banten, saat memimpin persidangan, ditempat yang sama, Minggu (12/05/2019).(Dhi)
